SUKABUMIUPDATE.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan larangan pelaksanaan wisuda di seluruh jenjang pendidikan, mulai TK hingga SMA. Kebijakan larangan perpisahan sekolah mewah ini bertujuan meringankan beban finansial orang tua siswa, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Meski begitu, keputusan Dedi Mulyadi atau KDM itu memunculkan riak keresahan di sektor seni dan ekonomi kecil, salah satunya di Kabupaten Sukabumi. Meski mulia dalam niatnya, kebijakan ini memicu dampak serius, terutama bagi para pelaku seni yang menggantungkan hidup dari acara-acara perpisahan sekolah.
Di wilayah Pajampangan, Kabupaten Sukabumi, para seniman dan grup musik mulai merasakan langsung dampaknya.
Ipan (37 tahun), perwakilan manajemen grup musik Signal Rock Dangdut Purabaya, mengungkapkan keresahannya. Menurut dia, sejak aturan tersebut diberlakukan, setidaknya 25 titik pertunjukan di berbagai kecamatan seperti Curugkembar, Sagaranten, Purabaya, hingga Agrabinta di Cianjur Selatan, telah dibatalkan.
"Beberapa sekolah sudah kasih DP (uang muka), tapi karena larangan itu, semua dibatalkan dan DP dikembalikan. Padahal setiap tahun kami selalu diundang untuk tampil di acara samenan dan perpisahan SD, SMP, bahkan SMA," kata dia kepada sukabumiupdate.com, Senin (12/5/2025).
Baca Juga: Lonceng Kematian Tradisi Samenan di Sukabumi, Jejak Sejarah yang Tergilas Regulasi
Dampak ini tak hanya dirasakan oleh grup dangdut. Ipan menambahkan, pelaku seni lain seperti penari tradisional, pemain musik angklung, hingga pedagang kecil yang biasa mengisi acara perpisahan, juga terpukul. "Kami seperti kembali ke masa Covid-19. Sepi job, dan ekonomi kami jelas terpukul. Kami berharap Pak KDM bisa memberi solusi agar seniman tetap bisa berkarya dan ekonomi berputar," ujarnya penuh harap.
Para seniman dari wilayah Cidolog, Cidadap, Jampangtengah, hingga Lengkong, menyuarakan keresahan yang sama. Mereka menilai, kebijakan ini perlu disertai solusi yang lebih bijak agar tidak mematikan ruang ekspresi sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi lokal. "Semoga Pak KDM bisa mencari solusi terbaik," kata Ipan.
Di tengah sorotan, masyarakat menunggu respons pemerintah. Akankah kebijakan ini direvisi atau disertai langkah mitigasi yang mampu menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, seni, dan pendidikan? Waktu yang akan menjawab.
