SUKABUMIUPDATE.com - Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) sekaligus Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menyebut hubungan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) dengan DPRD sedang tidak baik, buntut banyaknya kebijakan tanpa pembahasan di DPRD.

Hal itu diungkapkan Ono di Kota Sukabumi setelah menghadiri konsolidasi partai pada 10 Mei 2025. “Saat ini hubungan gubernur dengan DPRD tidak sedang baik-baik saja karena berbagai macam keputusan kebijakan yang dibuat tanpa pembahasan di DPRD, termasuk yang terkait dengan perubahan APBD 2025. DPRD tidak dilibatkan terkait pembahasan itu,” kata dia.

Ono menjelaskan perubahan APBD tahun 2025 yang dimaksud adalah soal adanya pemotongan bantuan keuangan kabupaten/kota dari semula Rp 1,2 triliun menjadi Rp 500 miliar.

Baca Juga: Ono Surono Sebut Kebijakan Wajib Militer Dedi Mulyadi Tidak Sesuai Kurikulum Pendidikan

“Lalu terkait dana hibah pondok pesantren dan masjid yang sempat dihapuskan, kita mendorong untuk dikembalikan pada perubahan APBD 2025, termasuk misalnya saat ini kita sedang berjuang mengembalikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang telah dipotong dari Rp 1,2 triliun hanya menjadi Rp 500 miliar," ujarnya.

Selain itu, Ono juga mengkritisi kebijakan vasektomi yang dianggap bentuk pemaksaan undang-undang dan melanggar hak asasi manusia. “Tidak bisa bantuan sosial itu syaratnya KB, karena itu bentuk pemaksaan undang-undang yang mengatur terkait KB. Apabila ada unsur pemaksaan, maka melanggar hak asasi manusia yang pelakunya akan dituntut secara hukum,” tegas dia.

Meski demikian, Ono mengaku akan mendukung setiap program yang dianggap sesuai regulasi dan pro terhadap rakyat. “Sikap saya dan PDI Perjuangan pasti akan mendukung KDM manakala regulasinya sesuai peraturan perundang-undangan dan pro terhadap rakyat. Tetapi apabila ada yang bertentangan dan tidak pro terhadap rakyat pasti akan kita sikapi,” katanya.