Rasio Rusak, Sekolah Sesak: Pengamat Sukabumi Nilai Dedi Mulyadi Abaikan Mutu Pendidikan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebaiknya menambah unit sekolah baru.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebaiknya menambah unit sekolah baru.
Protes ini menunjukkan kegiatan study tour tidak lagi berkaitan dengan pendidikan.
Setidaknya di setiap sekolah akan ditempatkan satu orang psikolog untuk memperkuat fungsi bimbingan dan konseling yang selama ini hanya ditangani oleh guru BK.
Penerapan jam masuk sekolah lebih pagi akan menyulitkan siswa.
Dede Isnandar mengaku awalnya sempat pesimis bisa mencapai target 70 siswa.
Pengawas SD di Pajampangan sedang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
Sementara waktu, sekolah di Sukabumi masih menerapkan jam masuk seperti biasa.
Jumlah siswa di sekolah ini menurun drastis.
“Kelas berisi 50 anak bukan solusi, itu penjara,” kata Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangan tertulis, Senin, 7 Juli 2025.
Pernyataan ini disampaikan guna menanggapi instruksi Dedi Mulyadi.
Pemerintah telah menyiapkan aturan menghapus pekerjaan rumah siswa.
Kebijakan ini selaras dengan arahan dimulainya jam belajar pukul 06.30 WIB.
Kebijakan ini akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Polres Sukabumi telah mengintensifkan patroli rutin.
Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan pelajar.
Aris menilai tujuan kebijakan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak.
Kesepakatan ini dituangkan dalam penandatanganan MoU.
Jasra menyebut temuan ini memunculkan keprihatinan yang mendalam.
Verrell Bramasta ikut memberikan kritikan mengenai kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal para siswa bermasalah yang dikirim ke barak militer agar lebih disiplin.
Aris mencatat adanya tanda-tanda kelelahan yang dirasakan para peserta didik.