Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026 Terbit: Ekspor Benur Dilarang untuk Selamanya
Soal jangka waktu pemberlakuan kebijakan penyetopan ekspor tersebut, Wahyu Trenggono menegaskan, "Selamanya tetap setop, iya."
Soal jangka waktu pemberlakuan kebijakan penyetopan ekspor tersebut, Wahyu Trenggono menegaskan, "Selamanya tetap setop, iya."
Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029.
Gempa M4,6 guncang Muarabinuangeun Banten, Senin (12/10/2026) pukul 12.19 WIB. Guncangan terasa hingga Palabuhanratu dan Ciemas Sukabumi
Negara-negara ASEAN melahirkan Deklarasi Bali untuk melindungi karya jurnalistik dari eksploitasi platform digital dan AI serta memperkuat perlindungan hak cipta media di era digital.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendorong penguatan pelindungan hak cipta dan keadilan ekonomi bagi karya jurnalistik di era digital. Upaya ini mencakup transparansi penggunaan konten, remunerasi yang adil.
Pimpinan media lokal menyoroti ancaman revisi UU Hak Cipta, skema LMK, dan link tax terhadap trafik serta pendapatan media. Mereka mendorong kemitraan B2B yang transparan dan sukarela.
Gibran Dinilai Sendirian Hadapi Isu Ijazah, Mengapa Parpol Koalisi Terlihat Diam?
PKB mendorong pembentukan pansus untuk mendalami dokumen pendidikan Gibran, sementara Golkar menilai klarifikasi dari penyelenggara pemilu sudah cukup.
Slamet menilai pemerintah perlu memberikan klarifikasi berdasarkan data dan fakta.
Menjadi pilihan paling terhormat untuk menyelamatkan stabilitas politik nasional dari ancaman gejolak publik.
Kepastian arah dukungan tersebut disampaikan langsung oleh jajaran pengurus pusat di Gedung DPR, Jakarta.
"Telah terjadi Pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG," kata Uli dalam konferensi pers virtual, Kamis (8/10/2026).
Bendum NasDem Ahmad Sahroni tegaskan surat usulan pemakzulan Wapres Gibran atas nama Tonny Tesar adalah hoaks.
Pemerintah juga perlu melakukan rekonsiliasi lintas instansi.
Ijazah SLTA Gibran Dipersoalkan, Ini Pertimbangan MK dalam Putusannya.
DPR RI resmi mengesahkan UU Satu Data Indonesia. Regulasi ini mengatur tata kelola data nasional, pemanfaatan AI dan blockchain, serta menjadi acuan penyaluran bansos dan perencanaan pembangunan.
Wacana Gibran Diganti Muncul, Syahganda Sebut Kaesang Bisa Jadi Menpora
"Pelapor berhak mengetahui perkembangan yang dapat dibuka tanpa harus mencari akses informal kepada penyidik," kata Suyudi
Konflik berkepanjangan yang mengancam keselamatan warga dan menghilangkan sumber penghidupan perlu mendapat penanganan terlebih dahulu.
BGN menemukan terdapat praktik sejumlah yayasan yang mematok setoran hingga Rp 2.000 per porsi, tetapi abai terhadap operasional maupun pembinaan dapur