SUKABUMIUPDATE.com - Ada 15 masalah pembangunan Kabupaten Sukabumi yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah atau pemda, dalam 5 tahun mendatang. Mulai dari sektor ekonomi, pemerintah, sosial, infrastruktur dan lingkungan.
Belasan permasalahan ini dicantumkan pemerintah daerah dalam dokumen usulan RPJMD 2025 -2029, yang pada Rabu 14 Mei 2025 resmi dirilis ke publik dalam Musrembang 2025, di Gedung Sulanjana.
Dalam forum bersama yang akan membahas langkah dan kegiatan pemerintah daerah selama 5 tahun ke depan ini, Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan dibutuhkan kebersamaan agar apa yang akan dirumuskan bisa direalisasikan dengan efektif.
Baca Juga: Jaenudin Sosialisasi Perda Pendidikan Jabar di Sukabumi: Dorong Wajib Belajar 13 Tahun
“Rancangan RPJMD ini memuat visi dan misi kepala daerah sesuai dan merupakan penjabaran dari Perda Nomor 6 tahun 2024, tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi 2025 - 2045,” tegas Asep Japar.
Dokumen ini akan menjadi peraturan daerah yang disepakati bersama DPRD Kabupaten Sukabumi. Aturan yang akan menentukan arah kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah sepanjang 2025 hingga 2029.
Di bidang ekonomi, ada tiga masalah yang diungkap yaitu; rendahnya produktivitas perekonomian daerah; Terbatasnya pertumbuhan investasi dan perdagangan daerah; Ketahanan pangan yang belum merata. Di sektor pemerintahan; Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang adaptif; dan Belum meratanya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil serta pemanfaatan teknologi digital.
Baca Juga: Saatnya Bertemu Kawanan Lumba-lumba di Perairan Geopark Ciletuh Palabuhanratu Sukabumi
Di bidang sosial paling banyak masalah, ada 6 poin yang dicantumkan, yaitu; Ketimpangan kesejahteraan sosial daerah dan akurasi data kemiskinan; Belum optimalnya perlindungan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dan rentan dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi maupun lingkungan; Masih tingginya angka kekurangan gizi pada kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil dan keluarga miskin; Ketidakmerataan akses, kualitas dan koordinasi layanan kesehatan di seluruh wilayah, akibat keterbatasan infrastruktur, teknologi, tenaga kesehatan, serta sistem data yang terfragmentasi; Belum optimalnya ketahanan keluarga, perlindungan terhadap anak, kualitas sumber daya pemuda, serta kesetaraan gender, yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan peluang ekonomi yang memadai; serta Ketimpangan akses dan mutu perlindungan antar wilayah serta kelompok sosial, menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip pendidikan berkualitas yang merata.
Selanjutnya masalah Infrastruktur, yaitu; Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar belum optimal dan merata; Masih rendahnya kualitas infrastruktur konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Untuk masalah lingkungan ada Kualitas lingkungan hidup masih rendah; serta Tekanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang tidak optimal.
7 Isu Strategis
Baca Juga: Wafat di Sukabumi, Mengenang Kisah Andi Nurdin: Penumpas PKI dan Pengawal Jendral AH Nasution
Dari belasan masalah pembangunan Kabupaten Sukabumi, pemerintah daerah menetapkan 7 isu strategis yang diusulkan menjadi prioritas penanganan. Pertama, Transformasi perekonomian daerah berbasis alam sumber daya berkelanjutan.
Kedua, Pemerataan akses terhadap sumber daya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengentasan kemiskinan yang berbasis nilai spiritual dan sosial; Ketiga, Pemerataan akses dan penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas, serta infrastruktur pendukung perekonomian daerah.
Keempat, Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan daya saing daerah di tengah perkembangan global; Kelima, Sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing global yang tercermin dari integrasi nilai budaya, akhlak mulia, iman dan takwa.
Baca Juga: Gubernur KDM Gandeng Dua Kapolda MoU Tingkatkan Pengamanan Dukung Pembangunan
Keenam, Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel; ketujuh, Transformasi digital untuk pembangunan daerah yang berkah dan berdaya saing.
Dalam RPJMD 2025 - 2029 ini, Pemkab memiliki 4 misi utama yang merupakan penjabaran dari visi kepala daerah, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata; membangun infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian yang merata dan inklusif; membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan dan membangun pemerintahan yang kolaboratif, profesional dan akuntabel.
