SUKABUMIUPDATE.com – Kepala Desa (Kades) Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Wardi Sutandi menyatakan siap memenuhi panggilan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terkait kasus meninggalnya Raya, balita warga Desa Cianaga akibat penyakit cacingan.
Wardi mengatakan, dirinya sudah menerima panggilan resmi dari pihak Gubernur untuk memberikan keterangan langsung mengenai pelayanan kesehatan di desanya.
“Tadi sekitar jam 10-an saya dihubungi staf Pak KDM lewat telepon, entah dapat nomor dari mana. Saya diminta besok pukul 07.30 sudah ada di Gedung Pakuan bersama keluarga korban. Saya siap meluncur, rencananya berangkat habis magrib,” kata Wardi kepada sukabumiupdate.com, Selasa (19/8/2025).
Menurut Wardi, pemerintah desa sudah berupaya maksimal membantu Raya beserta keluarganya. Ia mengaku tidak khawatir dengan ancaman sanksi yang sebelumnya disampaikan Gubernur, sebab menurutnya fungsi pelayanan kesehatan di Desa Cianaga tetap berjalan.
Baca Juga: Balita Sukabumi Meninggal karena Cacingan, KDM Pertimbangkan Sanksi untuk Pemerintah Desa
Ia menegaskan posyandu masih aktif, termasuk program pemberian makanan tambahan untuk balita, serta sinergi dengan Puskesmas, bidan desa, dan kader PKK.
“Kalau ada desa yang membiarkan fungsi posyandu tidak berjalan, mungkin wajar kalau kena sanksi seperti yang disampaikan Pak KDM. Tapi besok saya akan dimintai keterangan. Selama menjabat, saya melaksanakan tugas bersama Puskesmas, bidan desa, dan kader PKK untuk memperhatikan kesehatan warga,” ujarnya.
Wardi menambahkan, hingga saat ini pihak desa belum pernah dimintai keterangan resmi terkait kasus tersebut. Karena itu, dirinya akan menjelaskan secara langsung kepada Gubernur mengenai kondisi pelayanan kesehatan di Desa Cianaga.
“Betul, desa juga belum dimintai keterangan. Padahal yang lebih tahu kondisi kan desa. Saya tidak ada kepentingan lain, jadi akan saya jelaskan nanti, terutama soal bidang kesehatan. Posyandu aktif, makanan tambahan bergizi juga ada. Almarhum Raya pun sempat sehat dan normal,” tuturnya.
Baca Juga: Kata Keluarga Mendiang Dini di Sukabumi Soal Remisi HUT RI untuk Ronald Tannur
Wardi membenarkan bahwa sejak kecil Raya sering bermain di bawah kolong rumah bersama ayam, hingga hidup dalam lingkungan yang tidak sehat.
"Anak itu sering main di kolong sama ayam karena rumahnya panggung. Anaknya untuk jalan juga agak lambat, terus dia punya sakit demam. Sudah diperiksa ke klinik terdekat, ternyata dia punya penyakit paru," ujar Wardi.
Ia menegaskan bahwa selama ini Raya dan kakaknya yang berusia enam tahun selalu mendapat perhatian saudara. Tetapi pola hidup yang tidak terkontrol dan minim pengawasan membuat kondisi kesehatannya semakin rapuh. “Iya sering kita kontrol, kalau ada rezeki juga sedikit kita kasih, karena orang tuanya tidak bisa bekerja. Tapi yang namanya penyakit kita tidak tahu. Untuk Raya dan kakaknya, mereka sebenarnya normal, berbeda dengan orang tuanya,” kata dia.
“Kedua orang tuanya memiliki keterbelakangan mental, sehingga daya asuh terhadap anaknya kurang. Tidak tahu pasti bagaimana kondisi anaknya sampai separah itu,” tuturnya.
Wardi menyebut, Raya sempat mengalami demam, lalu diperiksa di klinik dan puskesmas setempat dengan diagnosis awal penyakit paru. Namun karena keluarga tidak memiliki dokumen kependudukan maupun BPJS Kesehatan, pengobatannya terkendala. “Lalu ada keluarga yang melapor ke Rumah Teduh dan akhirnya Raya dijemput pakai ambulans,” kata dia.
Raya sempat dirawat sekitar sembilan hari dengan bantuan Rumah Teduh. Namun kondisinya semakin memburuk dan pada 22 Juli 2025 ia menghembuskan napas terakhirnya.
Wardi sendiri mengaku baru mengetahui kondisi parah Raya setelah berita viral dan langsung berkoordinasi dengan Rumah Teduh untuk pemakaman.
“Jenazahnya datang malam hari dan langsung dimakamkan,” jelas Wardi.
Sebelumnya, kasus meninggalnya balita bernama Raya (3 tahun) asal Kampung Padangenyang RT 06/03, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, mendapat sorotan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Melalui unggahan di akun Instagram, Dedi menyatakan prihatin dan menegaskan akan ada evaluasi hingga sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan fungsi pelayanan kesehatan dasar.
“Perhatian semua, dimungkinkan saya akan memberikan sanksi bagi desa tersebut karena fungsi-fungsi pokok pergerakan PKK tidak berjalan, fungsi posyandu tidak berjalan, dan fungsi kebidanan tidak berjalan. Sanksi akan kami berikan kepada siapapun dan daerah mana pun yang terbukti tidak memberikan perhatian terhadap masyarakat. Selanjutnya kami akan melakukan langkah-langkah penanganan pada keluarga (Raya) tersebut,” ujar Dedi.
