SUKABUMIUPDATE.com - MPLS (Masa Pengelanan Lingkungan Sekolah) tahun ajaran 2025/2026 dilakukan serentak pada Senin 14 Juli 2025 di Indonesia. Pelaksanaan MPLS ini disesuaikan dengan kondisi dari setiap daerah.
Di Jawa Barat, MPLS untuk SMA dan SMK melibatkan peran dari aparat TNI juga Polri. Dimana pelibatan personel TNI dan Polri bertujuan untuk memberikan semangat, kedisiplinan dan pendampingan kepada siswa-siswi selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.
Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan pelibatan TNI-Polri tak berarti menggunakan unsur militeristik dalam proses MPLS. Di sisi lain Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipul Hayat melarang sekolah melibatkan unsur dari luar termasuk TNI-Polri.
Kritik juga disampaikan, Ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim. Kata dia MPLS adalah momen untuk memperkenalkan seluruh lingkungan sekolah, bukan soal motivasi atau inspirasi dari TNI Polri.
Berdasarkan hal tersebut, sukabumiupdate.com (SU) melakukan jajak pendapat (polling) kepada para pembaca SU melalui fitur polling di feeds Instagram @sukabumiupdatecom.
Polling sukabumiupdate.com tersebut bertajuk "Setujukah Anda dengan Pelibatan TNI-POLRI di MPLS 2025 SMA Jawa Barat?". Polling sukabumiupdate.com ini dimulai pada hari Senin, 14 Juli 2025 dan berakhir pada hari Jumat, 18 Juli 2025.
Hasil Polling sukabumiupdate.com Setujukah Anda dengan Pelibatan TNI-POLRI di MPLS 2025 SMA Jawa Barat?
Hasil polling Setujukah Anda dengan Pelibatan TNI-POLRI di MPLS 2025 SMA Jawa Barat. | Sukabumiupdate.com.
Postingan polling sukabumiupdate.com tentang “Setujukah Anda dengan Pelibatan TNI-POLRI di MPLS 2025 SMA Jawa Barat?” ini mendapat atensi cukup banyak dari warganet. Hingga Jumat, 18 Juli 2025, di media sosial instagram/@sukabumiupdatecom, sebanyak 1.222 akun telah menyukai postingan Polling Setujukah Anda dengan Pelibatan TNI-POLRI di MPLS 2025 SMA Jawa Barat?, dengan 217 komentar, 40 kali dibagikan dan 24 kali disimpan.
Polling sukabumiupdate.com diantaranya (68%) pengguna memilih "Setuju" (32%) memilih “Tidak Setuju”.
Terdapat 3.488 ribu akun yang telah berpartisipasi dalam polling tersebut. Berikut persentase dan hasil Polling sukabumiupdate.com tentang “Setujukah Anda dengan Pelibatan TNI-POLRI di MPLS 2025 SMA Jawa Barat?”:
- (68%) pengguna memilih "Setuju"
- (32%) memilih “Tidak Setuju”.
Analisis Sentimen di Polling Sukabumiupdate.com
Analisa lanjutan juga dilakukan sukabumiupdate.com dengan menghimpun dan mengolah kata dan/atau kalimat tertentu dari komentar warganet hingga akhir periode polling. Persentase dalam analisis ini berdasarkan akumulasi komentar bersentimen Tidak Setuju, Setuju dan Netral.
Berdasarkan hasil polling di Sukabumiupdate.com mengenai pelibatan TNI-POLRI dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) 2025 tingkat SMA di Jawa Barat, mayoritas komentar (52%) menyatakan setuju. Mereka mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat membentuk kedisiplinan, ketangguhan mental, serta menumbuhkan rasa nasionalisme pada siswa.
Komentar netral (25%) berpendapat yang menyoroti kekhawatiran terhadap kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba, hingga kurangnya rasa hormat kepada guru. Dalam konteks ini, TNI-POLRI dianggap sebagai solusi efektif, bahkan sebagian responden mengusulkan adanya program semi-militer seperti “barak militer” untuk membentuk generasi muda yang lebih tertib.
Sementara itu, sebanyak 23% komentar menyatakan tidak setuju terhadap pelibatan TNI-POLRI. Mereka berpendapat bahwa MPLS seharusnya tetap fokus pada pengenalan lingkungan sekolah, bukan diarahkan pada pendekatan semi-militer. Kekhawatiran utama berasal dari potensi kembalinya praktik otoriter seperti di era Orde Baru, di mana TNI memiliki peran ganda (dwifungsi) dalam kehidupan sipil.
Topik yang Paling Sering Muncul dalam Polling “Setujukah Anda dengan Pelibatan TNI-POLRI di MPLS 2025 SMA Jawa Barat?”
Dalam polling “Setujukah Anda dengan Pelibatan TNI-POLRI di MPLS 2025 SMA Jawa Barat?” yang dilakukan oleh Sukabumiupdate.com, sejumlah topik mencuat secara konsisten dalam berbagai komentar warganet.
Topik yang paling sering dibahas adalah disiplin dan pendidikan karakter, yang menjadi alasan utama dukungan terhadap keterlibatan TNI-POLRI. Di sisi lain, muncul pula kritik terhadap keterlibatan TNI/POLRI, terutama terkait dengan kekhawatiran akan pendekatan militer dalam dunia pendidikan.
Kenakalan remaja menjadi sorotan tersendiri, seperti kasus tawuran, narkoba, hingga kurangnya rasa hormat kepada guru, yang dianggap sebagai alasan perlunya campur tangan aparat. Namun, banyak juga yang membandingkan kebijakan ini dengan praktik pada era Orde Baru, menyoroti potensi kembalinya pola otoriter.
Sebagian komentar mengusulkan solusi alternatif, seperti pendekatan berbasis pendidikan. Isu sosial yang lebih luas, seperti ketimpangan pendidikan dan lemahnya kontrol sosial, juga diangkat.
Tak kalah menarik, muncul pula pembahasan soal agenda terselubung, yang mencerminkan adanya kecurigaan publik terhadap motif di balik pelibatan aparat keamanan dalam kegiatan MPLS. Semua topik ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan luas dan beragam perspektif di tengah masyarakat.
Komentar Warganet “Setujukah Anda dengan Pelibatan TNI-POLRI di MPLS 2025 SMA Jawa Barat?”
Polling Sukabumiupdate.com mengenai pelibatan TNI-POLRI dalam kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) tahun 2025 untuk siswa SMA di Jawa Barat mengundang beragam komentar dari warganet, dengan total partisipasi mencapai 1.222 komentar.
Sejumlah komentar menyuarakan dukungan karena melihat peran militer sebagai solusi atas maraknya kenakalan remaja, seperti yang dikemukakan oleh @BUDI.XXX yang menyatakan bahwa banyak anak muda saat ini kehilangan arah dan perlu sentuhan ketegasan militer. @SOE_HEXXX dan @MUHAMMADFAXXX juga menyetujui, dengan alasan pembentukan mental agar siswa tidak lembek serta pembiasaan pada kegiatan fisik.
Namun tidak sedikit pula yang menyuarakan penolakan. Misalnya, @DEJAXXX dan @ANASSAPXXX mengkritik potensi dwifungsi militer serta kemunduran demokrasi, bahkan menyamakan situasi ini dengan potret negara otoriter seperti Myanmar.
@DURIAXXX lebih memilih solusi yang melibatkan psikolog atau guru BP dari TNI agar pencarian jatidiri anak-anak remaja dapat terarah. Lalu kritik juga muncul dari @PUPAKIXXX yang menilai bahwa tugas utama TNI bukan di dunia pendidikan, tetapi memberantas kejahatan jalanan.
Ragam komentar ini memperlihatkan bahwa meskipun banyak yang melihat pelibatan militer sebagai cara efektif membentuk karakter dan disiplin siswa, kekhawatiran terhadap praktik militerisasi pendidikan serta potensi penyalahgunaan wewenang juga menjadi perhatian serius publik.
