SUKABUMIUPDATE.com - Kebijakan Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) pada Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Jabar yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berdasarkan surat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025, menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Dari aspek regulasi, kebijakan ini dianggap melanggar aturan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) serta berpotensi memengaruhi mutu layanan pendidikan.
Ombudsman juga menyoroti bahwa kebijakan penambahan jumlah siswa bisa memunculkan persoalan baru, misalnya desakan untuk menerima calon siswa yang sebelumnya gagal diterima melalui jalur lain dengan berbagai alasan.
Baca Juga: Pernyataan Viral Kapolsek Cidahu usai Insiden Retret Sukabumi Berujung Dilaporkan ke Mabes Polri
Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jawa Barat pun mendesak Dedi Mulyadi agar mencabut kebijakan tersebut.
Mereka khawatir kebijakan ini akan berdampak buruk, seperti banyaknya sekolah swasta yang terpaksa tutup karena kehilangan peluang bersaing.
Namun di sisi lain, keputusan tersebut memiliki sisi positif, yakni bertujuan mencegah angka anak putus sekolah dan memastikan hak masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan berkualitas tetap terpenuhi.
Berdasarkan hal tersebut, sukabumiupdate.com (SU) melakukan jajak pendapat (polling) kepada para pembaca SU melalui fitur polling di feeds Instagram @sukabumiupdatecom.
Polling sukabumiupdate.com tersebut bertajuk "Setujukah Anda dengan Kebijakan Dedi Mulyadi Soal 50 Siswa untuk Satu Kelas?". Polling sukabumiupdate.com ini dimulai pada hari Senin, 7 Juli 2025 dan berakhir pada hari Sabtu, 12 Juli 2025.
Hasil Polling sukabumiupdate.com Setujukah Anda dengan Kebijakan Dedi Mulyadi Soal 50 Siswa untuk Satu Kelas?
Hasil Polling Kebijakan Dedi Mulyadi Soal 50 Siswa untuk Satu Kelas. | Sukabumiupdate.com.
Postingan polling sukabumiupdate.com tentang “Setujukah Anda dengan Kebijakan Dedi Mulyadi Soal 50 Siswa untuk Satu Kelas?” ini mendapat atensi cukup banyak dari warganet. Hingga Sabtu, 12 Juli 2025, di media sosial instagram/@sukabumiupdatecom, sebanyak 1.688 akun telah menyukai postingan Polling Setujukah Anda dengan Kebijakan Dedi Mulyadi Soal 50 Siswa untuk Satu Kelas?, dengan 1.415 komentar, 142 kali dibagikan dan 49 kali disimpan.
Polling sukabumiupdate.com diantaranya (22%) pengguna memilih "Setuju" (78%) memilih “Tidak Setuju”. | Sukabumiupdate.com.
Terdapat 10,2 ribu akun yang telah berpartisipasi dalam polling tersebut. Berikut persentase dan hasil Polling sukabumiupdate.com tentang “Setujukah Anda dengan Kebijakan Dedi Mulyadi Soal 50 Siswa untuk Satu Kelas?”:
- (22%) pengguna memilih "Setuju"
- (78%) memilih “Tidak Setuju”.
Analisis Sentimen di Polling Sukabumiupdate.com
Analisa lanjutan juga dilakukan sukabumiupdate.com dengan menghimpun dan mengolah kata dan/atau kalimat tertentu dari komentar warganet hingga akhir periode polling. Persentase dalam analisis ini berdasarkan akumulasi komentar bersentimen Tidak Setuju, Setuju dan Netral.
Hasil polling yang dilakukan oleh Sukabumiupdate.com menunjukkan bahwa mayoritas warganet memberikan respons merasa kecewa dan menolak terhadap kebijakan tersebut. Hasil polling mencatat sebanyak 85 persen responden menyatakan tidak setuju karena khawatir kebijakan ini akan berdampak negatif pada kenyamanan belajar siswa, efektivitas proses pengajaran, serta menambah beban guru.
Sementara itu, hanya 10 persen yang mendukung kebijakan ini, dengan alasan bahwa penambahan jumlah siswa per kelas dapat menjadi solusi sementara untuk menampung lebih banyak siswa, terutama dalam kondisi darurat.
Adapun komentar bersikap netral tercatat sebesar 5 persen. Hasil polling ini mencerminkan penolakan kuat masyarakat terhadap kebijakan dari Gubernur Dedi Mulyadi.
Topik yang Paling Sering Muncul dalam Polling “Setujukah Anda dengan Kebijakan Dedi Mulyadi Soal 50 Siswa untuk Satu Kelas?”
Dalam polling Sukabumiupdate.com mengenai kebijakan Dedi Mulyadi soal 50 siswa dalam satu kelas, muncul sejumlah topik yang paling sering dibahas oleh masyarakat. Sebanyak 40 persen komentar menyoroti efektivitas pembelajaran yang dinilai akan menurun jika jumlah siswa terlalu banyak, karena interaksi guru dan murid menjadi tidak optimal.
Selain itu, 30 persen responden mengkhawatirkan beban guru yang semakin berat, baik dari segi pengajaran maupun tanggung jawabnya saat dikelas. Fasilitas sekolah juga menjadi sorotan dengan 15 persen responden menilai sarana yang ada tidak memadai untuk menampung kelas besar.
Dampak terhadap keberlangsungan sekolah swasta turut diungkap oleh 10 persen responden, yang khawatir kebijakan ini membuat sekolah swasta kehilangan siswa dan terancam tutup.
Sisanya, 5 persen membahas solusi alternatif serta isu lain yang muncul terkait kebijakan tersebut. Data ini menunjukkan bahwa kebijakan 50 siswa per kelas menimbulkan banyak kekhawatiran di berbagai aspek pendidikan di Jawa Barat.
Komentar Warganet “Setujukah Anda dengan Kebijakan Dedi Mulyadi Soal 50 Siswa untuk Satu Kelas?”
Dari 1.415 komentar warganet yang mengikuti polling Sukabumiupdate.com terkait pertanyaan “Setujukah Anda dengan Kebijakan Dedi Mulyadi Soal 50 Siswa untuk Satu Kelas?”, terlihat adanya spektrum penilaian yang cukup beragam, meski mayoritas bernada penolakan.
Mayoritas warganet menolak kebijakan 50 siswa per kelas yang digagas Dedi Mulyadi, dengan alasan kekhawatiran terhadap efektivitas belajar, kendala pengawasan akademik maupun karakter siswa, serta beban kerja guru yang makin berat.
Komentar seperti dari @MEGA_MXXX menilai jumlah ideal adalah 20 siswa per kelas agar proses belajar lebih terkendali, sementara @YANTXXX menyoroti kondisi sarana sekolah negeri yang minim, membuat ruang kelas terasa pengap bila diisi terlalu banyak siswa.
Di sisi lain, ada juga warganet yang mendukung kebijakan ini, seperti @POWPXXX yang bersyukur anaknya bisa masuk sekolah negeri favorit berkat kebijakan ini, serta @KLAN_XXX yang setuju demi memberi akses lebih luas bagi anak-anak kurang mampu.
Namun, dukungan sebagian warganet bersifat bersyarat, seperti @MCHOEXXX yang menekankan pentingnya kecukupan ruang kelas dan sirkulasi udara, atau @BALADXXX yang menegaskan bahwa angka 50 adalah batas maksimal, bukan kewajiban mutlak, sambil menunggu pembangunan ruang kelas baru.
Secara keseluruhan, diskursus diantara warganet menunjukkan polarisasi pendapat, dengan penolakan kuat dari kalangan praktisi pendidikan dan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap kualitas pembelajaran mengajar di Jawa Barat.
