SUKABUMIUPDATE.com – Wacana kenaikan dana bantuan untuk partai politik hingga 10 kali lipat menuai penolakan luas di kalangan warganet. Berdasarkan polling yang dilakukan selama 26–28 Mei 2025, sebanyak 93 persen responden menyatakan tidak setuju dengan rencana tersebut.
Polling yang melibatkan 357 peserta ini menunjukkan hanya 7 persen yang menyatakan setuju. Sementara itu, gelombang komentar yang masuk juga didominasi sentimen negatif. Dari total 76 komentar, 82,86 persen bersentimen negatif, mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap partai politik dan alokasi dana publik.
Persentase polling setuju/tidak wacana kenaikan dana partai politik hingga 10 kali lipat.
Kritik Fungsi Parpol & Prioritas Anggaran
Komentar warganet mayoritas mengkritik keras fungsi partai politik yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sebanyak 34 persen topik yang muncul menyoroti kinerja parpol yang dianggap hanya aktif saat pemilu, namun minim kontribusi setelahnya.
"Parpol gak ada kerja... memperkaya golongannya doang... gak ada manfaatnya," tulis akun @nurulXXX
Warganet juga mempertanyakan prioritas pemerintah dalam menggunakan dana publik. Sebanyak 24 persen komentar menyuarakan bahwa dana negara seharusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih mendesak dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
"Mending dipake nambahin dana BPJS yg katanya defisit," tulis akun @hamdaXXX.
Kekhawatiran Penyalahgunaan
Isu korupsi dan penyalahgunaan dana menjadi topik besar lainnya, muncul dalam 20 persen komentar. Banyak warganet khawatir bahwa dana tambahan justru akan menambah peluang penyelewengan.
"Yang ada nanti makin banyak korupsi. Masyarakat yang disuruh hemat, mereka enak-enakan," kritik seorang netizen.
Meski minoritas, komentar bernada sarkas dan ironis juga muncul, mencerminkan kekesalan yang terpendam. Ada pula usulan nyeleneh seperti mengurangi jumlah parpol agar anggaran tidak membengkak.
Polling dan komentar ini menunjukkan bahwa wacana kenaikan dana parpol bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut krisis kepercayaan publik terhadap institusi politik. Sentimen negatif yang mendominasi menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat menginginkan perbaikan sistem politik secara menyeluruh, termasuk transparansi anggaran.
