SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Swasta Kota Sukabumi, Budi Supriadi, keluhkan wacara penambahan Rombongan Belajar (Rombel) tahun ajaran 2025/2026 oleh Pemprov Jawa Barat di setiap sekolah negeri dari semula 36 menjadi 50 siswa dalam satu kelas.

Budi menganggap, wacana penambahan rombel itu akan menimbulkan masalah baru, mengingat dengan jumlah 50 siswa per kelas, proses belajar mengajar dianggap tidak akan kondusif.

“Iya keberatan karena kami sekolah swasta juga akan kehilangan siswa. Kemudian di negeri juga bermasalah, masalahnya itu adalah pembelajaran tidak akan terkejar dengan baik dan tidak akan kondusif. Kemudian yang ada malah kualitas juga tidak akan tercapai,” ujar Budi kepada sukabumiupdate.com pada Senin (30/6/2025).

Menurutnya, jika hanya untuk memastikan setiap anak di Jabar bersekolah, maka dapat disalurkan ke setiap Sekolah Swasta yang ada bukan malah menambah kuota siswa di setiap Sekolah Negeri.

Baca Juga: Pemkab Sukabumi dan Polisi Pastikan Tak Ada Rumah Ibadah Dirusak dalam Insiden di Cidahu

“Kalau hanya untuk mengejar supaya anak sekolah maka gampang masukin aja ke sekolah swasta itu solusinya. Kebijakan KDM, juga disdik provinsi, ya ini memang baru wacana tapi kalau dari bawah tidak ada respon juga nanti akan jadi juga barang (kebijakan) itu,” kata dia.

Di sisi lain, pihaknya menilai bahwa wacana penambahan jumlah siswa pada setiap rombongan belajar di tahun ajaran 2025/2026 itu dipandang sebagai upaya pembubaran sekolah swasta secara tidak langsung.

“Ini mah pembunuhan dan pembubaran sekolah swasta secara tidak langsung, karena dampaknya sangat berat, pertama nanti guru guru kalau sekolah swasta tidak ada siswanya terus nanti guru guru mau ngajar dimana, keluarganya juga bagaimana menghidupi,“ sebut dia.

Budi juga menyebut sejak 2020 lalu di Kota Sukabumi sekurangnya ada tiga SMK Swasta yang gulung tikar akibat tidak memiliki peserta didik.

Baca Juga: Didiskualifikasi Sekolah, Siswi Yatim Piatu di Sukabumi Akhirnya Diterima Lewat Program Gubernur

“Ada tiga sekolah yang sudah gulung tikar ini sudah bubar, lima tahun ke belakang ada, iya kekurangan siswa semenjak sistem online sudah mulai berkurang jumlah siswanya,” ungkap dia.

Atas dasar hal tersebut, Pihaknya berharap kepada setiap sekolah Negeri agar tidak kembali melakukan penerimaan siswa setelah proses SPMB ditutup.

“Jadi kami dari sekolah swasta memohon kepada sekolah negeri agar tidak ada lagi penerimaan siswa setelah pengumuman SPMB, tidak ada lagi penerimaan secara offline,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan bahwa wancana itu sebagai langkah strategis untuk mengakomodasi anak-anak miskin.

“Pak Gubernur sudah audiensi langsung dengan Pak Menteri Pendidikan. Intinya, jangan sampai ada satu pun anak dari keluarga miskin yang tidak bisa melanjutkan sekolah, baik di negeri maupun swasta,” ujar Herman.

“Pak Menteri memberikan ruang agar jumlah siswa per rombel bisa ditingkatkan dari 36 menjadi 50, khusus untuk mengakomodasi anak-anak miskin. Sekarang sedang kita hitung kapasitasnya,” tambahnya.

Baca Juga: Pemuda Sukabumi Diikat-Disetrum, Kakak Minta Bantuan Pulangkan Sang Adik dari Kamboja

Sebagai bentuk dukungan bagi siswa miskin yang tidak diterima di sekolah negeri, Pemprov Jabar akan mengoptimalkan penyaluran bantuan pendidikan ke sekolah swasta melalui program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

"Kita ingin memastikan mereka tetap bisa sekolah, di negeri atau di swasta, negara tetap hadir," ujarnya.