SUKABUMIUPDATE.com - Hanya tersisa 157 pelajar. Begitu kecil angka tersebut dibandingkan dengan jumlah lulusan SMP negeri dan swasta di Kota Sukabumi tahun ini yang mencapai 4.589 orang. Dan dari jumlah sesedikit itu, sebanyak 25 SMK swasta harus berebut sekadar untuk bertahan hidup.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin dari kegetiran yang dirasakan oleh para kepala sekolah SMK swasta di Kota Sukabumi. Mereka, yang selama ini berdiri di garis depan mencerdaskan anak bangsa, kini merasa tersingkir oleh sistem pendidikan yang dinilai lebih memihak sekolah negeri.
Data yang mereka paparkan dalam surat terbuka bertajuk “Mengetuk Hati Kepala dan Ketua SPMB SMK/SMA Negeri Tahun Ajaran 2025/2026” mengungkap kenyataan pahit. Dari total 4.432 siswa yang diterima di sekolah negeri--2.342 di SMA negeri dan 2.090 di SMK negeri--hanya tersisa 157 pelajar bagi SMK swasta, juga SMA.
Para kepala sekolah swasta, khususnya SMK yang berjumlah 25, merasakan keprihatinan yang mendalam menjelang tahun ajaran baru 2025/2026. Surat terbuka itu mereka kirim kepada panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMK/SMA negeri. Isinya bukan hanya keluhan, namun juga ajakan untuk membangun rasa keadilan.
Baca Juga: Kepsek Menjerit! Ada 4.589 Lulusan SMP, Hanya 157 yang Tersisa untuk SMK Swasta di Sukabumi?
Secara lebih rinci, data yang dilampirkan dalam surat itu menunjukkan, penerimaan siswa baru di SMA negeri di Kota Sukabumi dari lima sekolah berjumlah 2.342 siswa, lalu SMK negeri dari empat sekolah 2.090 siswa, sehingga total yang diterima di sekolah negeri adalah 4.432. Sementara lulusan SMP negeri dan swasta tahun ini, berdasarkan catatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), sebanyak 4.589 orang. Dengan demikian, jika kuota negeri terpenuhi, hanya tersisa 157 siswa.
Kondisi ini membuat banyak kepala sekolah atau kepsek swasta tidak yakin terhadap masa depan sekolah yang mereka pimpin. Namun demikian, pesimisme itu ditepis dengan semangat untuk tetap memperjuangkan keberlangsungan pendidikan di sekolah swasta, yang selama ini juga berperan besar dalam mencerdaskan generasi muda.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kota Sukabumi, Budi Supriadi, mengatakan surat terbuka ini merupakan bentuk keprihatinan kolektif yang sudah lama dipendam para kepala sekolah. “Kami tidak sedang meminta dikasihani. Kami hanya ingin didengar, diajak bicara, dan diperlakukan sebagai bagian dari sistem pendidikan, bukan saingan,” ujarnya saat dikonfirmasi sukabumiupdate.com lewat WhatsApp, Sabtu (28/6/2025).
Menurut Budi, selama ini komunikasi dengan pihak sekolah negeri maupun panitia SPMB sangat sulit dilakukan. “Saat kami para kepsek SMK swasta mencoba komunikasi dengan kepsek negeri, khususnya soal SPMB, hasilnya buntu. Chat hanya dibaca,” ungkapnya.
Ia juga menyebut pihaknya sudah mencoba menjalin komunikasi dengan instansi terkait. Namun jawaban yang diterima terkesan normatif. “Ada yang hanya bilang, ‘komunikasikan langsung dengan kaseknya’, ada juga yang bilang, ‘turut prihatin atas situasi dan kondisi SMK swasta saat ini, surat akan diteruskan ke pimpinan’,” ujar Budi.
Tak berhenti di situ, para kepala sekolah juga sempat mengadukan situasi ini ke DPRD Kota Sukabumi, khususnya Komisi III yang membidangi pendidikan. Namun respons yang diterima belum memuaskan.
Budi menjelaskan SMK swasta tidak meminta perlakuan istimewa, apalagi belas kasihan. Yang diharapkan adalah regulasi adil dan sikap saling menghargai. “Kami ingin ada langkah konkret dari dinas. Misalnya dengan mengatur daya tampung sekolah negeri agar tidak menyerap habis seluruh lulusan SMP, sehingga masih ada ruang bagi kami di swasta. Ini bukan soal rebutan murid, tapi keberlangsungan pendidikan di Kota Sukabumi secara keseluruhan,” tegasnya.
