SUKABUMIUPDATE.com - Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus satu kata dalam menyikapi kebijakan larangan truk dengan muatan berlebihan atau over dimension overload (ODOL) yang dampaknya telah memboroskan anggaran pemerintah hingga Rp 43 triliun. Larangan ini rencananya mulai berlaku pada 2023.
Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari kalangan aktivis yang selama ini mendorong agar pemerintah bersikap tegas untuk mengatasi aktivitas rutin armada truk bermuatan berlebihan di jalan raya di hampir seluruh wilayah Indonesia.
“Ini yang kami tunggu-tunggu, tidak bisa ditunda lagi. Kami dukung kalau jadi diterapkan 1 Januari 2023,” kata Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) di Jakarta, Selasa (27/12/2022). “Kapolri juga harus mendukung kebijakan Kemenhub, dan harus satu kata.”
Mengutip siaran pers, KPBB sudah lama aktif berkampanye untuk penghentian kegiatan truk dengan muatan berlebihan karena dampaknya yang sangat merusak infrastruktur jalan dan kerap kali menjadi penyebab kecelakaan dengan korban jiwa.
Data Kemenhub pada 2017 menyebutkan, ODOL angkutan barang telah memaksa pemerintah mengeluarkan anggaran fantastis hingga sebesar Rp 43 triliun untuk perbaikan kerusakan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan raya di berbagai daerah.
Baca Juga: Pertimbangan Kemenhub Soal Rencana Larangan Truk ODOL Tahun 2023
Berdasar temuan KPBB, truk bermuatan air minum dalam kemasan (AMDK) galon yang muatannya berlebihan adalah yang menjadi prioritas utama untuk ditertibkan agar bisa menjadi contoh bagi truk bermuatan barang lainnya. Ahmad mengatakan KPBB sudah pernah mengirimkan Policy Paper ke Kemenhub tentang kajian berikut persoalan armada AMDK dengan muatan berlebihan di jalan raya.
“Kami usulkan ke Kemenhub waktu itu, kalau mau Zero ODOL, bisa dimulai dari transportasi AMDK,” kata Ahmad. “Zero ODOL bisa diarahkan lebih dulu ke market leader yang menguasai lebih dari 45 persen pasar AMDK. Kalau market leader patuh, maka sisanya yang 55 persen, seperti perusahaan yang menggunakan truk untuk angkutan baja, semen, dan seterusnya, akan patuh.”
KPBB melakukan pengamatan transportasi AMDK dengan truk yang muatannya rata-rata berlebihan hampir di semua ruas jalan utama dan jalan tol di Pulau Jawa dan luar Jawa.
Kesibukan rutin armada angkutan AMDK yang muatannya tidak proporsional ini bisa dengan mudah ditemui di jalan, dari Sukabumi ke Jakarta, Magelang ke Yogyakarta, Magelang ke Semarang, Tretes ke Surabaya, dan Pandaan ke Surabaya. “Semua muatan truk itu berlebihan,” kata Ahmad.
