Dimulai dari Truk AMDK, 2023 Polri dan Kemenhub Harus Larang ODOL

Selasa 27 Desember 2022, 22:47 WIB
Polri dan Kemenhub harus satu kata dalam menyikapi kebijakan larangan truk dengan muatan berlebihan atau truk ODOL. | Foto: Istimewa

Polri dan Kemenhub harus satu kata dalam menyikapi kebijakan larangan truk dengan muatan berlebihan atau truk ODOL. | Foto: Istimewa

SUKABUMIUPDATE.com - Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus satu kata dalam menyikapi kebijakan larangan truk dengan muatan berlebihan atau over dimension overload (ODOL) yang dampaknya telah memboroskan anggaran pemerintah hingga Rp 43 triliun. Larangan ini rencananya mulai berlaku pada 2023.

Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari kalangan aktivis yang selama ini mendorong agar pemerintah bersikap tegas untuk mengatasi aktivitas rutin armada truk bermuatan berlebihan di jalan raya di hampir seluruh wilayah Indonesia.

“Ini yang kami tunggu-tunggu, tidak bisa ditunda lagi. Kami dukung kalau jadi diterapkan 1 Januari 2023,” kata Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) di Jakarta, Selasa (27/12/2022). “Kapolri juga harus mendukung kebijakan Kemenhub, dan harus satu kata.”

Mengutip siaran pers, KPBB sudah lama aktif berkampanye untuk penghentian kegiatan truk dengan muatan berlebihan karena dampaknya yang sangat merusak infrastruktur jalan dan kerap kali menjadi penyebab kecelakaan dengan korban jiwa.

Data Kemenhub pada 2017 menyebutkan, ODOL angkutan barang telah memaksa pemerintah mengeluarkan anggaran fantastis hingga sebesar Rp 43 triliun untuk perbaikan kerusakan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan raya di berbagai daerah.

Baca Juga: Pertimbangan Kemenhub Soal Rencana Larangan Truk ODOL Tahun 2023

Berdasar temuan KPBB, truk bermuatan air minum dalam kemasan (AMDK) galon yang muatannya berlebihan adalah yang menjadi prioritas utama untuk ditertibkan agar bisa menjadi contoh bagi truk bermuatan barang lainnya. Ahmad mengatakan KPBB sudah pernah mengirimkan Policy Paper ke Kemenhub tentang kajian berikut persoalan armada AMDK dengan muatan berlebihan di jalan raya.

“Kami usulkan ke Kemenhub waktu itu, kalau mau Zero ODOL, bisa dimulai dari transportasi AMDK,” kata Ahmad. “Zero ODOL bisa diarahkan lebih dulu ke market leader yang menguasai lebih dari 45 persen pasar AMDK. Kalau market leader patuh, maka sisanya yang 55 persen, seperti perusahaan yang menggunakan truk untuk angkutan baja, semen, dan seterusnya, akan patuh.”

KPBB melakukan pengamatan transportasi AMDK dengan truk yang muatannya rata-rata berlebihan hampir di semua ruas jalan utama dan jalan tol di Pulau Jawa dan luar Jawa.

Kesibukan rutin armada angkutan AMDK yang muatannya tidak proporsional ini bisa dengan mudah ditemui di jalan, dari Sukabumi ke Jakarta, Magelang ke Yogyakarta, Magelang ke Semarang, Tretes ke Surabaya, dan Pandaan ke Surabaya. “Semua muatan truk itu berlebihan,” kata Ahmad.

Ahmad menilai selama ini pihak perusahaan menikmati keuntungan dari muatan truk yang berlebihan. Kenapa? Secara hitung-hitungan sederhana, muatan berlebihan itu justru lebih menguntungkan pengusaha ketimbang muatan normal.

Menurut Ahmad, bila dihitung dalam kondisi normal, harga sewa truk Wing Box yang mengangkut air mineral dari Sukabumi ke Jakarta rata-rata sebesar Rp 6 juta sekali jalan. Satu truk Wing Box mengangkut rata-rata sebanyak 575 galon. Tapi faktanya, truk besar yang kapasitasnya 575 galon itu justru kerap terlihat diisi melebihi kapasitas, bisa dipaksakan hingga muat sampai 1.100 galon.

“Kalau dihitung, ada tambahan muatan rata-rata sebanyak 625 galon yang tidak pakai ongkos alias gratis atau nebeng,” kata Ahmad. “Di situlah pengusaha mendapat keuntungan dari tambahan kelebihan muatan sebanyak 625 galon.”

Operasi armada truk dengan muatan berlebihan yang sudah berlangsung begitu lama ini, terbukti berdampak merusak pada infrastruktur jalan dan jembatan serta keselamatan masyarakat.

Baca Juga: Picu Jalan Rusak, Razia Truk Odol di Sukabumi: 75 Persen Melebihi Kapasitas

Sebagai contoh, di jalur Ciawi-Sukabumi bisa dibilang masyarakatnya sangat menderita. Padatnya lalu lintas armada truk AMDK, selain membuat jalan rusak, juga membuat jalur jalan macet, terjadi pencemaran udara dan kebisingan parah.

“Truk dengan muatana berlebihan ini memang berakibat fatal terhadap infrastruktur,” katanya. “Kalau ODOL dibiarkan, jalan yang sudah diperbaiki akan hancur lagi dalam waktu enam bulan.”

Selain infrastruktur, ODOL juga menelan korban nyawa manusia. Ahmad mencontohkan di Tol Cipali baru-baru ini yang dalam seminggu ada tiga kali kecelakaan berakibat fatal. Semuanya melibatkan truk dengan muatan berlebihan.

Bagi KPBB, kata Ahmad, ODOL bukanlah tindak pidana ringan, dan harus dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana berat. Selain harus masuk ke dalam tindak pidana berat karena sering menjadi penyebab kecelakaan yang memakan korban jiwa, ODOL juga harus dimasukkan ke dalam tindak pidana lingkungan hidup.

“Karena muatannya berlebihan, maka batas emisi yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jadi tidak terpenuhi. Pelanggaran batas emisi adalah tindak pidana lingkungan hidup,” kata Ahmad. “Kalau ODOL terus dibiarkan dan terjadi kecelakaan berulang-ulang di jalan, maka aparat pemerintah, pengusaha AMDK, dan pengusaha truk bisa kena jerat pidana berat,” katanya lagi.

Meskipun sebelumnya sudah menegaskan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan Zero ODOL pada 2023, namun Dirjen Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, mengatakan Kemenhub masih perlu melakukan perumusan aturan kebijakan tersebut.

“Tahapan masih dirumuskan, agar penanganannya tepat,” kata Hendro Sugiatno, seperti dikutip Detikcom (26/12/2022).

Sebelumnya dalam Rapat Kerja Bidang Perhubungan Darat pada akhir November lalu, Hendro menegaskan pemerintah tidak akan menunda lagi kebijakan Zero ODOL pada 2023.

Menurut Hendro, pemerintah menyadari truk dengan muatan berlebihan terbukti menjadi pembuat masalah keselamatan di jalan raya. Dikatakannya, data menunjukkan sebanyak 17 persen kecelakaan yang terjadi di jalan adalah dampak dari ODOL. "Target Zero ODOL 2023 tetap berjalan, tidak ada kebijakan perpanjangan Zero ODOL," kata Hendro.

Sumber: Siaran Pers

AYO! main games di Sukabumi Update Games
Follow Berita Sukabumi Update di Google News
Berita Terkait
Berita Terkini
Internasional15 Juni 2024, 00:38 WIB

Panglima TNI: Ormas Sipil Bisa Ikut Pasukan Perdamaian di Palestina

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa keikutsertaan organisasi tersebut akan diatur oleh Kementerian Luar Negeri.
Jenderal Agus Subiyanto, Panglima TNI | Foto : Youtube Kompas
Sukabumi15 Juni 2024, 00:14 WIB

Penempatan Guru P3K PAI Di Cidolog Sukabumi Picu Polemik, Peran Pengawas PAI Disorot?

Penempatan guru P3k PAI di SDN Tegallega, Desa Tegallega, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi memicu polemik ditengah warga.
Polemik penempatan guru P3K PAI di SDN Tegallega Cidolog Kabupaten Sukabumi | Foto : Ragil Gilang
Sukabumi15 Juni 2024, 00:03 WIB

Bertemu Ratusan Kades, Bapenda Sukabumi Sosialisasikan Optimalisasi PBB P2

Kegiatan sosialisasi ini salah satu langkah Bapenda Kabupaten Sukabumi dalam menggenjot penerimaan PAD dari sektor PBB P2.
Kegiatan Sosialisasi Optimalisasi PBB P2 yang digelar Bapenda Kabupaten Sukabumi. (Sumber : Istimewa)
Sukabumi14 Juni 2024, 23:50 WIB

Tak Ditanggung BPJS, Kisah Korban Geng Motor di Sukabumi Sempat Tertahan di IGD Gegara Biaya

Pengobatan AAM (21 tahun) seorang pemuda asal Citamiang, Kota Sukabumi yang merupakan korban keganasan kawanan geng motor hingga tiga jari kanannya hampir putus tak ditanggung BPJS
Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD R Syamsudin SH (RS Bunut) Kota Sukabumi | Foto : Asep Awaludin
Sukabumi14 Juni 2024, 22:31 WIB

Rawan Kecelakaan, 5 Orang Tewas Tertabrak Kereta Sukabumi Selama Semester I 2024

Keberadaan rel kereta api di Sukabumi menyisakan cerita-cerita tragis. Terutama seringnya kecelakaan yang merenggut nyawa.
Dalam semester 1 tahuan 2024, sebanyak 5 orang tewas akibat tertabrak kereta api di Sukabumi| Foto: Istimewa
DPRD Kab. Sukabumi14 Juni 2024, 22:25 WIB

DPRD Sukabumi Soroti Soal UHC hingga DTKS di Forum Kemitraan Faskes BPJS Kesehatan

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Muhamad Yusuf membeberkan apa saja yang disampaikan pihaknya dalam Forum Kemitraan Faskes BPJS Kesehatan.
Jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi menghadiri kegiatan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan tahun 2024. (Sumber : Dokpim Pemkab Sukabumi)
Keuangan14 Juni 2024, 21:49 WIB

Wujudkan Komitmen Perkuat Ekosistem Halal Indonesia, BSI Gelar International Expo 2024

BSI International Expo 2024 bertema Connecting You to Halal Lifestyle Ecosystem akan digelar selama 4 hari di JCC Senayan, Jakarta.
BSI siap menggelar BSI International Expo 2024. (Sumber : Istimewa)
Jawa Barat14 Juni 2024, 21:24 WIB

Parkir di Masjid Raya Al Jabbar Digratiskan Sementara, Ini Alasannya

Gratiskan sementara biaya parkir, Pengelola Masjid Raya Al Jabbar Bandung tegaskan bila ada yang memungut dinyatakan ilegal.
Masjid Raya Al Jabbar. (Sumber : Humas Pemkot Bandung)
Sukabumi14 Juni 2024, 21:20 WIB

Diguyur Hujan Deras, BPBD Kota Sukabumi Tangani 4 Bencana Alam di Cikole

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi menangani bencana alam yang terjadi di empat lokasi di Kecamatan Cikole
BPBD Kota Sukabumi saat menangani bencana banjir di Cikole | Foto : Asep Awaludin
Internasional14 Juni 2024, 21:10 WIB

Wukuf di Arafah, 1.169 Tenda Disiapkan bagi Jemaah Haji Indonesia

Menyambut pelaksanaan puncak haji, PPIH Arab Saudi mempersiapkan sebanyak 1.169 tenda di Arafah bagi jemaah Indonesia.
Jemaah haji Indonesia mulai tiba di Arafah. (Sumber : Kemenag RI)