SUKABUMIUPDATE.com – Perjalanan panjang wacana pemekaran Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mendapat dukungan dari Bupati Sukabumi Asep Japar.
Ia menegaskan pihaknya siap mendukung penuh pembentukan daerah otonomi baru, baik di wilayah utara maupun selatan.
Pernyataan itu disampaikan Asep Japar saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Desa Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak, Jumat (19/9/2025). Menurutnya, perjuangan pemekaran sudah berlangsung hampir dua dekade dan saat ini saatnya pemerintah pusat memberikan respon nyata.
“Saya setuju bahwa itu dimekarkan utara dan selatan. Dan sudah diproses oleh terdahulu, sudah 20 tahun diperjuangkan oleh senior-senior kita. Bahwa kita lebih setuju kepada pemekaran Sukabumi utara dan selatan, siap kami dukung,” ujar Asep Japar kepada awak media.
Dukungan dari Bupati ini melengkapi suara masyarakat yang terus menyuarakan pemekaran. Sebelumnya, anggota Presidium Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara (KSU), Wibowo HK, menegaskan bahwa semangat perjuangan warga wilayah utara tidak pernah padam, meski kritik dan perbedaan pandangan sempat muncul.
“Sejak 2010, kami sudah berulang kali menyuarakan pemekaran. Aksi turun ke jalan, penyusunan dokumen, hingga studi akademik semuanya sudah kami lakukan. Kalau hari ini masih disebut sekadar wacana, itu keliru besar. Ini sudah teruji secara akademis, tinggal tunggu keputusan pemerintah pusat,” kata Wibowo beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Kabupaten Sukabumi Harus Segera Dimekarkan
Menurut Wibowo, semua persyaratan administratif dan teknis telah dipenuhi, termasuk studi kelayakan dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang sudah diperbarui dan kini tersimpan di bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Ia menekankan, pemekaran bukan sekadar simbol politik, tetapi kebutuhan nyata agar pelayanan publik lebih dekat dan efektif.
“Semangat pemekaran adalah kemandirian. Kami ingin punya bupati sendiri, DPRD sendiri, universitas, polres, terminal, dan fasilitas lain,” tegasnya.
Wibowo juga meluruskan anggapan bahwa presidium hanya milik kelompok tertentu. Baginya, presidium adalah wadah aspirasi masyarakat luas. “Presidium itu bukan milik pribadi. Kami ini hanya perpanjangan suara masyarakat,” ujarnya.
Isu pemekaran Kabupaten Sukabumi juga mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam rapat paripurna Hari Jadi ke-155 Kabupaten Sukabumi, KDM sempat menyinggung pemekaran sekaligus membandingkannya dengan usulan penggabungan sebagian kecamatan ke wilayah administrasi Kota Sukabumi.
Meski sempat menyebut opsi penggabungan lebih realistis, KDM tetap mendoakan agar pemekaran bisa terwujud. Menurutnya, pemekaran menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan pelayanan publik serta ketidakseimbangan alokasi anggaran.
“Jumlah penduduk di beberapa desa di Sukabumi bahkan mencapai 150 ribu jiwa. Kondisi ini tidak rasional jika dikelola dalam satu kabupaten. Saya mendorong Sukabumi, juga Garut, Bogor, Cirebon, dan daerah lain dengan jumlah penduduk di atas dua juta agar segera dimekarkan. Supaya wilayah bisa terkelola lebih baik, anggaran lebih seimbang, dan pelayanan publik lebih efisien,” kata KDM.
