SUKABUMIUPDATE.com – Anggota Presidium Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara (KSU), Wibowo HK, menegaskan bahwa semangat dan perjuangan masyarakat wilayah utara untuk memekarkan diri dari Kabupaten Sukabumi tidak pernah meredup. Pernyataan ini disampaikan Wibowo menanggapi wacana sebagian warga yang mengusulkan penggabungan ke Kota Sukabumi serta kritik dari mantan aktivis GMNI, Dewek Sapta Anugerah, yang menyebut kinerja presidium belum menunjukkan langkah nyata.
"Sejak 2010, kami sudah berulang kali menyuarakan pemekaran. Aksi turun ke jalan, penyusunan dokumen, hingga studi akademik semuanya sudah kami lakukan. Kalau hari ini masih disebut sekadar wacana, itu keliru besar. Ini sudah teruji secara akademis, tinggal tunggu keputusan pemerintah pusat," ujar Wibowo kepada sukabumiupdate.com, Jumat (18/9/2025).
Ia menjelaskan bahwa seluruh persyaratan administratif dan teknis telah dipenuhi, termasuk studi kelayakan dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang sudah diperbarui dan tersimpan di bagian Tata Pemerintahan (TAPEM) Kabupaten Sukabumi.
Baca Juga: Warga Sambut Antusias Reses Anggota DPRD Sukabumi Jalil Abdillah di Caringin dan Cikembar
Menurut Wibowo, pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara bukan semata simbol politik, melainkan kebutuhan riil masyarakat. Luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi saat ini membuat pelayanan publik tidak berjalan efektif. Warga di wilayah utara harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk mengakses layanan dasar pemerintahan.
“Semangat pemekaran adalah kemandirian. Kami ingin punya bupati sendiri, DPRD sendiri, universitas, polres, terminal, dan fasilitas lain,” tegasnya.
Wibowo juga meluruskan anggapan bahwa presidium adalah kelompok elit atau milik perorangan. Ia menegaskan, presidium hanyalah wadah aspirasi masyarakat utara yang sejak lama mendambakan pemerintahan yang lebih dekat dan responsif.
"Presidium itu bukan milik pribadi. Kami ini hanya perpanjangan suara masyarakat. Jadi kalau ada yang bertanya soal kinerja presidium, tanya juga ke diri sendiri: apa sudah ikut memperjuangkan atau hanya mengomentari dari pinggir?” pungkasnya.
Baca Juga: Sudah 5.360 Pelajar Keracunan, JPPI Desak MBG di Setop
Wibowo menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah, agar perjuangan panjang masyarakat Sukabumi Utara segera menemukan hasil konkret.
