SUKABUMIUPDATE.COM – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total dan menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul setelah serangkaian kasus keracunan makanan berulang yang menimpa anak-anak, termasuk siswa PAUD. KPAI menilai insiden ini tidak bisa lagi ditoleransi dan menegaskan perlunya panduan serta pengawasan ketat sebelum program dilanjutkan.
Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI, menekankan bahwa daya tahan tubuh anak PAUD jauh lebih lemah dari orang dewasa. "Ketika mereka mengalami keracunan massal, risikonya sangat besar karena mereka juga belum bisa menjelaskan kondisi kesehatannya dengan jelas," ujar Jasra pada Kamis (18/9).
Hasil Survei Ungkap Masalah Serius pada Kualitas Makanan
Sebelumnya, KPAI bekerja sama dengan CISDI dan WVI melakukan Survei Suara Anak untuk Program MBG di 12 provinsi. Survei ini melibatkan 1.624 responden anak, termasuk anak disabilitas, dan berlangsung dari 14 April hingga 23 Agustus 2025. Hasilnya menemukan persoalan serius pada kualitas makanan.
Baca Juga: Anggota DPRD Jabar M Jaenudin Sosialisasikan Perda Pemberdayaan Perempuan di Sukabumi
Sebanyak 583 anak mengaku pernah menerima makanan MBG dalam kondisi rusak, berbau, atau basi. Ironisnya, 11 anak bahkan tetap mengonsumsi makanan yang rusak tersebut karena berbagai alasan. Anak-anak juga mengeluhkan adanya buah atau sayur yang berulat, makanan berbau tidak sedap, serta distribusi yang tidak tepat waktu.
Empat Rekomendasi Penting dari KPAI
Berdasarkan temuan survei, KPAI merangkum empat rekomendasi penting:
- Aspek higienitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar dampak ekonomi.
- Kualitas makanan dan ketepatan waktu distribusi harus ditingkatkan, meskipun anak-anak menyukai budaya makan bersama.
- Standar keamanan pangan dan penyajian yang bersih perlu menjadi standar mutlak mengingat kerentanan terjadinya keracunan.
- Edukasi gizi yang berkesinambungan sangat diperlukan agar anak memahami manfaat makanan bergizi dalam kehidupan sehari-hari.
KPAI menilai target penyaluran MBG yang berjalan cepat seperti kendaraan tanpa kendali berpotensi membahayakan anak. Program ini perlu "mengerem sejenak" untuk memastikan kualitas, higienitas, pengawasan distribusi, serta penanganan darurat lebih terstandarisasi.
Baca Juga: Dinsos Distribusikan Daging Kambing Hibah di Sagaranten Sukabumi
"Jangan sampai mengejar target, tetapi mengabaikan keselamatan anak. Apalagi jika kita membayangkan anak-anak usia dini menjadi korban keracunan, itu sungguh memprihatinkan," tambah Jasra.
Isu ini juga memicu tanggapan serius dari masyarakat. Di media sosial Facebook Nu Online, seorang netizen bernama Upeng Supriatna mengkritik keras, menyindir kemungkinan korupsi dalam program tersebut melalui sebuah puisi
Kritik dan Solusi dari Masyarakat
Isu ini juga memicu tanggapan serius dari masyarakat. Di media sosial Facebook Nu Online, seorang netizen bernama Upeng Supriatna mengkritik keras, menyindir kemungkinan korupsi dalam program tersebut melalui sebuah puisi:
Tikus sudah menguasai lumbung,
Antar instansi sudah terhubung,
Akibatnya rakyat bingung,
Di depan, pejabatnya pura-pura nyambung,
Di belakang, malah sibuk "menabung",
Menabung hingga perutnya cembung,
Tak peduli rakyat meraung,
Yang penting asyik sana-sini ikut nimbrung...
Sementara itu, netizen lainnya, Tri Gondes Intercooler, memberikan masukan konstruktif terkait teknis pelaksanaan: "Program MBG itu bagus tapi perlu dievaluasi cara memasaknya. Jangan sampai satu katering sampai ribuan porsi. Mending setiap sekolah atau setiap desa/kelurahan ada Dapur MBG-nya, jadi makanan yang disajikan masih segar. Karena saat ini masaknya dari sore, dimakannya siang."
Komentar ini menyoroti dua sisi masalah: kekhawatiran akan integritas pengelolaan program dan pentingnya solusi praktis di tingkat akar rumput untuk menjamin kesegaran serta keamanan makanan.
KPAI mengingatkan bahwa keselamatan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap program negara. "Program MBG jangan hanya dilihat dari sisi kuantitas dan ekonomi, tapi harus menempatkan gizi, kebersihan, serta keselamatan anak sebagai hal yang paling utama," tutup Jasra.
(Sumber: kpai.go.id/ Publikasi)
