SUKABUMIUPDATE.com - Kondisi jalan kabupaten di Sukabumi masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah. Dari total panjang jalan 1.424 kilometer yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum (PU), baru kurang lebih 60,58 persen yang dalam kondisi baik dan sedang. Sementara sisanya yakni 39,02 persen kategori rusak.
“Rusak berat dan rusak (39,02 persen). Ini yang menjadi permasalahan kita. Angka kita adalah yang terendah di Jawa Barat untuk kondisi kemantapan jalan dibandingkan dengan Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, jauh lebih tinggi mereka,” kata Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi Dede Rukaya kepada sukabumiupdate.com, Selasa (22/7/2025).
Ia menyebutkan wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan jalan paling parah meliputi Jampangtengah, Sagaranten, Jampangkulon, Palabuhanratu, Cicurug, dan Cibadak.
“Untuk perbaikan jalan, saya sudah hitung di angka 555,65 kilometer (panjang jalan rusak). Itu per kilometernya lebih banyak metode rigid atau beton yang diperlukan untuk meningkatkan kemantapan. Jadi hitung-hitungan kita kalau jalan dibeton saja, penanganan per kilometer sebesar Rp 4 miliar, tinggal dikalikan saja,” ujar Dede menjelaskan.
Apabila 555,65 kilometer jalan itu ditangani dalam waktu lima tahun, maka total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 2,222 triliun atau sekitar Rp 550 miliar per tahun. “Penyelesaian per tahun sebesar Rp 444,52 miliar. Jadi kebutuhan per tahun Rp 444,52, ditambah Rp 100 miliar, dibulatkan jadi Rp 550 miliar per tahun,” ungkapnya.
Baca Juga: Dinas PU Sukabumi Tuntaskan Pengaspalan Jalan Cisolok–Gunungkaramat Sepanjang 475 Meter
Dede mengatakan dari total panjang jalan rusak, target perbaikannya dibagi rata menjadi sekitar 150 kilometer per tahun. “Paling tidak kita sekarang perlu mempertahankan kondisi jalan yang ada saja. Yang kondisinya sekarang baik atau sedang, kita pelihara. Itu kita di anggaran sekarang tidak lebih dari 10 persen,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemeliharaan rutin terhadap jalan. “Kalau dengan metode fleksibel atau hotmix, rata-rata keekonomian umur jalannya tidak tercapai. Jalan kan harusnya 10 tahun. Kalau dipelihara setiap tahun, bakal bagus. Kalau jalan misal satu tahun dibangun, tahun kesatu dibiarkan, tahun kedua akan lebih buruk. Jadi kerusakan semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya. Artinya jalan memerlukan pemeliharaan rutin,” terangnya.
Namun pada 2025, ketersediaan anggaran untuk perbaikan jalan disebut sangat terbatas. “Tahun ini untuk jalan saja kita hanya di kisaran Rp 100 miliar. Itu untuk semuanya, rekonstruksi, pemeliharaan, ada rehab. Jadi semuanya di 2025, karena di tahun ini kita mengalami tsunami anggaran, pemotongan anggaran yang besar,” kata Dede. (ADV)
