SUKABUMIUPDATE.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi menggelar rapat evaluasi terhadap operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) periode Januari hingga Juni 2025. Rapat berlangsung di Aula DPMPTSP, Jalan Bhayangkara KM 01, Palabuhanratu, Rabu (23/7/2025)
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, menjelaskan evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih baik, berkelanjutan, dan terintegrasi. Ia mengingatkan bahwa Mal Pelayanan Publik Sukabumi resmi beroperasi sejak mendapatkan persetujuan dari Kementerian PAN-RB pada 12 dan 18 Desember 2024, dan mulai berjalan aktif sejak Januari 2025.
"Evaluasi juga menindaklanjuti arahan Pak Sekda dan surat edaran Bupati Sukabumi terkait optimalisasi kehadiran petugas layanan serta upaya publikasi kepada masyarakat agar unit layanan benar-benar dimanfaatkan oleh publik," jelas Ali kepada sukabumiupdate.com, usai rapat.
Baca Juga: A Yamin Dukung Wacana KDM soal Pemekaran Desa di Jabar: Pelayanan Harus Didekatkan
Selama enam bulan operasional, kata Ali, BPJS Kesehatan tercatat sebagai unit layanan yang paling banyak diminati masyarakat. Setiap hari Kamis, kunjungan masyarakat yang memanfaatkan layanan ini mencapai 70 hingga 150 orang. Layanan ini terintegrasi dengan program bantuan dari Dinas Sosial bagi warga kurang mampu.
Namun demikian, Ali menegaskan masih ada sejumlah unit layanan yang belum optimal dalam pelaksanaannya. "Kami terus mendorong agar seluruh unit menghadirkan pelayanan terbaik. Hari ini kami lakukan evaluasi untuk mengetahui apa saja yang harus ditingkatkan," ujar Ali.
Selain itu, Lanjut Ali, DPMPTSP juga telah menjalin kesepakatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar layanan perekaman e-KTP dapat dilakukan minimal sekali seminggu di MPP. Sebelumnya, layanan tersebut hanya tersedia di UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Wilayah IV Palabuhanratu.
Baca Juga: Sentuhan Lembut Bimbingan Konseling: Membangun Fondasi Emosional Sejak Dini
"Ke depan, kami ingin MPP ini tidak hanya jadi pusat layanan administratif, tapi juga menjadi pusat integrasi pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat," ungkap Ali.
Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan saran demi menyempurnakan kualitas layanan di MPP. "MPP milik bersama, dan kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," pungkasnya. (Adv)
