Pj Wali Kota Sukabumi Soal ASN Netral, Dilarang Like hingga Follow Akun Capres

Senin 25 September 2023, 15:54 WIB
Pj Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji saat apel perdananya di Balai Kota Sukabumi, Senin (25/9/2023). | Foto: Dokpim Kota Sukabumi

Pj Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji saat apel perdananya di Balai Kota Sukabumi, Senin (25/9/2023). | Foto: Dokpim Kota Sukabumi

SUKABUMIUPDATE.com - Menjelang Pemilu 2024, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin diperketat. Ketentuan ini secara lebih rinci mengatur bagaimana ASN menggunakan media sosial selama masa politik. Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji mengatakan ASN harus berposisi tidak memihak.

ASN dilarang menyukai, mengomentari, membuat unggahan, membagikan, dan bergabung hingga mem-follow akun capres dan cawapres. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu ini diteken sejumlah pihak pada 2022.

"ASN kan harus netral. Siapa pun pemimpin kita adalah atasan kita apalagi di masa pemilu," kata Kusmana setelah apel perdananya di Balai Kota Sukabumi, Senin (25/9/2023).

Kusmana berharap aturan itu dapat dipahami secara utuh oleh para ASN. "Mudah-mudahan ini bisa dipahami (larangan tersebut). Tugas ASN melayani masyarakat, dan nanti siapa pun yang terpilih, sudah ada catatannya. Netralitas ASN harus dijaga selama periode saya mengisi kekosongan pemerintahan di Kota Sukabumi," ucap dia.

Baca Juga: ASN Harus Netral! Dilarang Like, Comment dan Follow Akun Medsos Capres/Cawapres

"Ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. Ketidaknetralan ASN akan berdampak pada terjadinya diskriminasi layanan, adanya konflik, atau benturan kepentingan, dan ASN menjadi tidak profesional," kata Kusmana.

Mengutip tempo.co, penanda tangan SKB ini antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja.

Berikut sejumlah hal yang masuk kategori pelanggaran etik ASN dalam Pemilu, dikutip dari lampiran II SKB ini:

1. Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait calon peserta Pemilu dan pemilihan.

2. Sosialisasi atau kampanye media sosial/online calon presiden, wakil presiden, DPR, DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota.

3. Melakukan pendekatan kepada partai politik sebagai bakal calon dan masyarakat (bagi independen) sebagai bakal calon dengan tidak dalam status CLTN.

4. Menghadiri deklarasi atau kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan atau dukungan keberpihakan.

5. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

6. Membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam grup/akun pemenangan atau calon.

7. Memposting pada media sosial atau media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan calon presiden, wakil presiden, DPR, DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota; tim sukses dengan menunjukkan atau memperagakan simbol keberpihakan, memakai atribut partai politik, dan/atau menggunakan latar belakang foto/gambar terkait partai politik atau calon; alat peraga terkait partai politik atau calon dengan tujuan untuk memberikan dukungan terhadap partai politik, calon, atau pasangan calon.

8. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik, calon atau pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu atau pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat.

9. Menjadi tim ahli, tim pemenangan, konsultan, atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu atau pemilihan sebelum penetapan peserta Pemilu atau pemilihan.

10. Menjadi tim ahli, tim pemenangan, konsultan, atau sebutan lainnya bagi partai politik, calon, atau pasangan calon bagi peserta Pemilu dan pemilihan setelah penetapan peserta.

11. Memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan (kepala daerah/anggota DPD) dengan memberikan surat dukungan, mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk.

12. Membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan partai politik, calon atau pasangan calon pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

13. Bentuk pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang tidak termasuk dalam matriks bentuk pelanggaran yang diuraikan di atas.

Follow Berita Sukabumi Update di Google News
Berita Terkait
Berita Terkini
Sukabumi29 Mei 2024, 01:55 WIB

3 Perahu Nelayan Karam Dihantam Gelombang Tinggi di Pesisir Ujunggenteng Sukabumi

Gelombang tinggi menghantam sejumlah perahu nelayan yang terparkir di pesisir Ujunggenteng Sukabumi.
Kondisi perahu nelayan yang karam dihantam gelombang tinggi di pesisir Ujunggenteng Sukabumi. (Sumber : Istimewa)
Sukabumi28 Mei 2024, 23:43 WIB

Cerita Pilu Korban Hanyut di Sungai Cicatih Sukabumi, Meninggal Jelang Perpisahan Sekolah

Berikut cerita pilu dari ayah Satria, korban hanyut di Sungai Citatih Sukabumi yang ditemukan meninggal dunia usai tiga hari pencariah.
Kondisi di rumah duka korban hanyut di Sungai Cicatih Sukabumi. (Sumber : SU/Ibnu)
Sukabumi28 Mei 2024, 21:36 WIB

KA Pangrango Sukabumi-Bogor Terlambat 4 Jam Akibat Gangguan Lokomotif, KAI Minta Maaf

Gangguan lokomotif KA Pangrango Sukabumi-Bogor ini terjadi saat memasuki Stasiun Cisaat.
KA Pangrango di Stasiun Sukabumi. (Sumber Foto : Dok. PT KAI Daop 1 Jakarta)
Sukabumi28 Mei 2024, 21:06 WIB

Gelombang Tinggi Terjang Pesisir Ujunggenteng Sukabumi, Belasan Perahu Nelayan Rusak

Belasan perahu nelayan rusak usai diterjang gelombang tinggi di pesisir Ujunggenteng Sukabumi.
Kondisi perahu nelayan yang rusak diterjang gelombang tinggi di pesisir Ujunggenteng Sukabumi. (Sumber : Istimewa)
Sehat28 Mei 2024, 21:00 WIB

3 Rekomendasi Olahraga untuk Penderita Asam Urat dengan Cara Melakukannya

Olahraga sangat erat kaitannya dengan asam urat karena dapat mencegah dan mengatasi serangannya di masa depan.
Ilustrasi. Olahraga sangat erat kaitannya dengan asam urat karena dapat mencegah dan mengatasi serangannya di masa depan. Sumber: Freepik/freepik
Nasional28 Mei 2024, 20:15 WIB

Gempa Dangkal M6,2 di Laut Barat Aceh, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Gempa M6,2 di Pantai Barat Aceh ini terasa di enam wilayah. BMKG beberkan pemicunya.
Episenter Gempa Aceh bermagnitudo M6,2 di Pantai Barat Simeulue. (Sumber : BMKG)
Sehat28 Mei 2024, 20:00 WIB

Apakah Seseorang yang Makan Terlalu Banyak Gula Sebabkan Diabetes? Simak Disini

Makan terlalu banyak gula sangat berisiko terkena penyakit diabetes atau gula darah.
Ilustrasi - Makan terlalu banyak gula sangat berisiko terkena penyakit diabetes atau gula darah. | Foto: Pexels.com/ RDNE Stock Project
Sukabumi28 Mei 2024, 19:41 WIB

Fasdes Berikan Edukasi Penanganan Gempa dan Tsunami di Tegalbuleud Sukabumi

Kegiatan ini bertujuan membangun masyarakat desa supaya lebih mandiri ketika menghadapi ancaman bencana.
Warga bersama Forkopimcam Tegalbuleud, perangkat desa, BPBD, Fasdes Tangguh Bencana, dan Forum PRB, melakukan simulasi penanganan gempa bumi dan tsunami, Selasa (28/5/2024). | Foto: Istimewa
Sukabumi28 Mei 2024, 19:10 WIB

Fakta-fakta Mayat Wanita di Laut Palabuhanratu Sukabumi, Saksi Temukan Jerigen

Berikut fakta-fakta penemuan mayat wanita di Laut Palabuhanratu Sukabumi menurut keterangan saksi.
Polisi dan Basarnas saat mengevakuasi jasad wanita yang ditemukan terapung di laut Palabuhanratu Sukabumi. (Sumber : Istimewa)
Sehat28 Mei 2024, 19:00 WIB

9 Tips Aman dan Nyaman Bepergian Bagi Penderita Asam Urat, Cegah Serangannya!

Bagi penderita asam urat mesti mengetahui tips saat bepergian keluar rumah.
Ilustrasi - Bagi penderita asam urat mesti mengetahui tips saat bepergian keluar rumah. (Sumber : Freepik.com/@prostooleh).