SUKABUMIUPDATE.com - Kerusakan hutan parah di Blok Cangkuang, lereng Gunung Salak, Kabupaten Sukabumi, tak lagi hanya jadi keluhan warga. Kini, persoalan lingkungan itu telah sampai ke meja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memastikan pihaknya akan turun tangan langsung menyikapi dugaan perusakan lingkungan yang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Desa Cidahu dan sekitarnya.
“Kita akan segera ditangani karena tenaga kita harus senada dengan provinsi. Kita perlu disituasionalkan,” ujar Hanif, Kamis (31/07/2025), saat meninjau lokasi terpisah di Sukabumi.
Baca Juga: Pemicu dan Cerita Santri: Kebakaran Ponpes Al-Kahfi Jampangkulon Sukabumi
Ia menilai, kerusakan hutan di wilayah pegunungan yang menjadi destinasi wisata bukan hanya terjadi di Sukabumi, melainkan juga di daerah lain. “Seperti punya ember berlubang yang dimasukkan air deras, bingung nangkapnya. Pelan-pelan kita akan tegakkan (aturan),” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menyatakan komitmennya. Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menyebut Gubernur Dedi Mulyadi sangat serius menangani isu kerusakan lingkungan.
"Pak Gubernur sangat tegas dalam memastikan kelestarian lingkungan, termasuk pengendalian alih fungsi lahan yang tidak sesuai aturan," tegas Herman.
Baca Juga: RDF Cimenteng Diresmikan, Solusi Penanganan Sampah di Sukabumi
Pemprov Jabar akan segera mengerahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan untuk melakukan pengecekan langsung ke Blok Cangkuang, kaki Gunung Salak. Jika terbukti ada pelanggaran, Herman memastikan sanksi tegas akan diberlakukan.
Potret penebangan hutan di lereng Gunung Salak di Cidahu Kabupaten Sukabumi | Foto : Dok. Ist
“Kalau pelanggarannya administratif, kami beri sanksi administratif keras. Tapi kalau pidana, itu urusan penegak hukum. Kami tidak akan mentolerir,” ujarnya.
Pihaknya juga segera menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Dinas Kehutanan untuk melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.
Baca Juga: Rumah Doa dan Izin Beribadah: Mengurai Kusut Intoleransi, Studi Kasus Cidahu Sukabumi
"Kami sudah tugaskan Dinas LH dan Dinas Kehutanan untuk melakukan pengecekan di lapangan, khususnya di Kaki Gunung Salak. Kami akan pastikan tidak ada pelanggaran yang merusak lingkungan di kawasan tersebut," tandasnya.
Sebelumnya, warga setempat, R (75 tahun), menyebutkan dari sekitar 70 hektare, hampir separuh hutan kini dalam kondisi gundul. Kerusakan tersebut berdampak serius terhadap ketersediaan air bersih di tiga desa yang menggantungkan suplai air dari kawasan Blok Cangkuang, yaitu Desa Cidahu, Jayabakti, dan Pondokaso.
"Air yang dulu jernih, sekarang cepat keruh walau hujan sebentar. Kolam-kolam penampungan yang biasanya penuh kini hanya terisi separuh," ujarnya saat ditemui awak media, Senin (28/7/2025).
Baca Juga: PLN Siapkan 15 SPKLU, Mobil Listrik Kini Makin Nyaman di Sukabumi
Ia menjelaskan, penebangan pohon secara liar ini diduga melibatkan seorang tokoh masyarakat di Cidahu. "Lebih dari 15.000 batang pohon telah ditebang, mulai dari jenis Mangong, Damar, Jengjeng, Pasah, Saninten, hingga Puspa. Bahkan pohon Pinus dan Damar yang sebelumnya ditanam untuk penghijauan ikut dibabat," kata dia.
Ia juga mengingatkan, bencana banjir bandang pernah terjadi pada Oktober 2022 di kawasan Pondokaso, akibat meluapnya Sungai Cibojong yang membawa lumpur dan ranting. Sungai tersebut merupakan pertemuan aliran Sungai Cibogo Cidahu dan Cirasamala Cicurug yang melewati Blok Cangkuang.
"Akar-akar pohon yang dulu menahan air sudah mati dan membusuk, tak bisa menahan air lagi. Dulu pernah kejadian banjir bandang sampai Pasirdoton," ucapnya.
Baca Juga: 350 Pelari Siap Ramaikan Sukabumi Global FUN RUN 2025, Ini Rute yang Dilalui
Ironisnya, sebelum pembalakan liar marak, kawasan hutan ini dikelola dengan ketat melalui skema Hak Guna Usaha (HGU). Gerbang hutan selalu tertutup dan dijaga, serta aktivitas ilegal ditindak tegas.
"Sekarang gerbangnya rusak, kawasan terbuka tanpa pengawasan. Sudah ada jalan ke dalam dan lahan hutan kini kosong. Diduga disiapkan untuk kepentingan komersial," tambahnya.
Warga Desa Cidahu, yang berada tepat di kaki Gunung Salak, kini mendesak pemerintah daerah hingga pusat untuk turun tangan. Mereka berharap Gubernur Jawa Barat bisa meninjau langsung kondisi darurat lingkungan ini. "Harapan kami, pemerintah bisa segera bertindak. Warga di sini hidup dalam kekhawatiran akan bencana," tuturnya.
