SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yusuf Maulana atau Haji Aka, melaksanakan pendidikan politik di Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Senin (7/7/2025). Dalam kesempatan itu, ia mengajak masyarakat untuk memahami secara mendalam konsepsi tentang publik demi membentuk masyarakat yang lebih demokratis, partisipatif, dan adil.

Menurut Haji Aka, konsepsi publik bukan sekadar istilah, melainkan dasar penting dalam membangun peradaban yang inklusif. “Dengan memahami apa itu publik, masyarakat bisa lebih sadar akan hak dan peran mereka dalam proses pembangunan. Ini bagian dari pendidikan politik yang membebaskan,” ujarnya di hadapan puluhan peserta kegiatan.

Ia menjelaskan, publik merujuk pada masyarakat umum atau komunitas yang memiliki kepentingan dan kebutuhan bersama. Karakter utama dari publik adalah keterbukaan, kesetaraan, dan partisipasi aktif semua anggota masyarakat. “Jika kita ingin perubahan nyata, maka masyarakat tidak boleh menjadi penonton. Harus aktif mengawal kebijakan dan menjadi bagian dari solusi,” tambah Haji Aka.

Baca Juga: Sosialisasi Perda di Curugkembar Sukabumi, Haji Aka Ajak Warga Perkuat Pilar Keluarga

Lebih jauh, Haji Aka menekankan tiga fungsi utama dari publik dalam sistem demokrasi, yakni pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan peran kritis dalam mengevaluasi program-program yang berjalan. Menurutnya, ketika fungsi-fungsi ini dijalankan, ruang publik menjadi sehat dan pembangunan berjalan lebih transparan.

Namun demikian, Haji Aka juga mengingatkan adanya tantangan besar dalam membangun kesadaran publik, seperti rendahnya keterlibatan masyarakat, ketimpangan akses terhadap informasi, hingga keterwakilan yang belum merata. Ia mendorong pemerintah desa dan elemen masyarakat sipil untuk membuka ruang diskusi dan edukasi secara berkelanjutan.

Kegiatan ini pun mendapat sambutan hangat dari warga Desa Balekambang. Mereka berharap pendidikan politik seperti ini rutin dilakukan agar masyarakat tidak hanya melek politik saat Pemilu, tetapi juga terlibat aktif dalam setiap proses kebijakan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. (ADV)