SUKABUMIUPDATE.com - Dalam rapat Pansus IV LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) di Gedung DPRD Jawa Barat pada Jumat (16/5/2025), Yusuf Maulana atau Haji Aka, Anggota Komisi IV DPRD Jabar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar.

Ia menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem respons penanganan bencana oleh Dinsos Jabar. Haji Aka mencontohkan peristiwa di Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu, di mana proses koordinasi antar pihak dinilai masih berbelit meski terdapat tim reaksi cepat di tingkat daerah. "Rekomendasinya, respons dari Dinsos tolong lebih cepat lagi," kata dia dalam keterangannya kepada redaksi sukabumiupdate.com.

Kemudian, isu tambang rakyat di Kabupaten Sukabumi, juga masih menjadi sorotan Haji Aka terhadap Dinas ESDM Jabar. Ia menekankan pentingnya langkah konkret dalam memberikan solusi terhadap aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI), yang telah menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat. "Status tambang rakyat ini segera diperjelas. Pemerintah harus hadir membawa solusi," ujarnya.

Baca Juga: Dewan Jabar Haji Aka Pantau Perbaikan Jalan Lingkar Selatan Sukabumi

Tambang rakyat atau yang lebih dikenal dengan istilah gurandil, khususnya pertambangan emas, telah berlangsung lama di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi. Namun, aktivitas ini berjalan tanpa izin sehingga menimbulkan potensi konflik hukum dan masalah lingkungan. Haji Aka meminta Dinas ESDM Jabar segera turun tangan dan memberikan solusi jangka panjang yang juga melindungi kelestarian alam.

Catatan kritis itu diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar berbagai masalah yang ada dapat segera diselesaikan. Dengan sorotan ini, Haji Aka mengingatkan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak hanya ada pada laporan, tetapi juga pada tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (ADV)