SUKABUMIUPDATE.com - Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, baru-baru ini mendapat julukan "Gubernur Konten" dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, dalam sebuah rapat di DPR.
“Terima kasih banyak Bu Wamen dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, gubernur konten. Mantap nih Kang Dedi. Dan seluruh pejabat eselon I Kemendagri yang hadir, bupati, wali kota via Zoom,” kata Rudy Mas’ud dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, 29 April 2025 lalu.
Julukan Gubernur Konten muncul karena Dedi Mulyadi dikenal aktif membagikan berbagai aktivitasnya di media sosial, termasuk di YouTube, Instagram, hingga TikTok.
Menanggapi sebutan sebagai Gubernur Konten, Kang Dedi Mulyadi tidak merasa tersinggung. Gubernur yang akrab disapa KDM itu justru menganggapnya sebagai pujian dan menjelaskan bahwa kontennya membantu menghemat anggaran iklan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat mengalokasikan sekitar Rp50 miliar untuk belanja iklan, tetapi sejak Dedi aktif di media sosial, anggaran tersebut turun menjadi Rp3 miliar.
“Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar tetapi viral terus,” respon Dedi Mulyadi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa tujuannya membuat konten bukan sekadar untuk popularitas, tetapi untuk transparansi dan menyebarkan informasi mengenai kebijakan serta program pemerintah kepada masyarakat.
Baca Juga: Gilbert’s Law dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari, Bisa Cegah OVT?
Menyoal julukan Gubernur Konten Dedi Mulyadi, catatan redaksi sukabumiupdate.com menunjukkan ada sederet kebijakan KDM yang ramai diperbincangkan dan viral menjadi sorotan di media sosial.
Mulai dari penertiban rumah di bantaran sungai, pendidikan di barak militer hingga terbaru soal vasektomi, berikut beberapa kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang belakangan menjadi sorotan publik:
Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang Viral Jadi Sorotan
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Foto: YouTube KDM Channel
1. Program Pembinaan Siswa di Barak Militer
Dedi Mulyadi menggagas program pembinaan bagi siswa yang dianggap bermasalah, seperti pelaku tawuran atau kecanduan gim, dengan mengirim mereka ke barak militer selama 6 bulan.
Kebijakan Dedi Mulyadi ini menuai kritik karena dianggap terlalu keras dan belum memiliki konsep yang jelas.
2. Pelarangan Study Tour Sekolah
Demi mengurangi beban ekonomi orang tua dan mencegah kecelakaan, Dedi melarang kegiatan study tour bagi siswa sekolah.
Kebijakan Dedi Mulyadi ini mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk siswa yang merasa kehilangan momen penting dalam perjalanan pendidikan mereka.
3. Vasektomi sebagai Syarat Bantuan Sosial
Dedi mewacanakan bahwa penerima bantuan sosial harus mengikuti program Keluarga Berencana (KB), khususnya vasektomi bagi pria.
Kebijakan Dedi Mulyadi soal vasektomi menuai kontroversi karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan mendapat penolakan dari berbagai pihak.
4. Penertiban Rumah di Bantaran Sungai
Dedi Mulyadi juga mendapat kritik terkait kebijakan penertiban rumah-rumah di bantaran sungai, yang dianggap merugikan warga terdampak.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan rumah di bantaran sungai berisiko tinggi terhadap bencana banjir dan longsor. Ia menyebutkan bahwa banyak rumah warga yang hanyut saat banjir melanda, sehingga perlu dilakukan penertiban untuk menghindari kejadian serupa di masa depan.
Kebijakan KDM ini mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian mendukung karena dianggap sebagai langkah positif untuk mengurangi risiko banjir, sementara yang lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap warga yang telah lama tinggal di bantaran sungai.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Jawa Barat 4 Mei 2025, Langit Minggu Potensi Berawan Hingga Hujan
5. Larangan Wisuda Sekolah Mewah
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan kebijakan yang melarang sekolah di semua jenjang (dari TK hingga SMA) mengadakan acara wisuda. Menurutnya, wisuda seharusnya hanya diperuntukkan bagi lulusan perguruan tinggi dan tidak perlu dilakukan di tingkat sekolah dasar maupun menengah.
Dedi Mulyadi berpendapat bahwa acara wisuda sering kali membebani orang tua secara finansial, terutama bagi keluarga kurang mampu. Ia ingin mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan memastikan bahwa pendidikan tetap terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
6. Pemberantasan Pungli di Jalan Raya
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dalam memberantas pungutan liar (pungli) di wilayahnya, termasuk di Sukabumi. Salah satu kebijakan yang ia terapkan adalah melarang segala bentuk pungutan atau sumbangan di jalan raya.
Kebijakan larangan Pungli di Jalan Raya ini salah satunya muncul setelah Dedi melihat langsung praktik pungutan di jalan saat menghadiri acara di Sukabumi. KDM kemudian mengeluarkan kebijakan yang menegaskan larangan pungutan di jalan umum, dengan tujuan menjaga ketertiban dan menghindari penyalahgunaan dana oleh oknum tertentu.
Sumber: berbagai sumber.
