SUKABUMIUPDATE.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti tiga poin strategis dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun 2026. Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB, Bayu Permana, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Rabu (1/10/2025).

Bayu menuturkan, pertama, kebijakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih serius meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia menegaskan, langkah peningkatan PAD jangan sampai membebani masyarakat.

"Selain itu kami mengingatkan meskipun keuangan terbatas agar tetap konsisten pada dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan di RPJPD dan RPJMD," ujarnya kepada sukabumiupdate.com.

Kedua, kata Bayu, FPKB mendukung tema pembangunan tahun 2026 yang mengusung pengembangan agroindustri dan pariwisata. "Namun, kami meminta pogram ini dipastikan harus mengakselerasi hilirisasi agroindustri dan parawisata yang berdaya saing. Dan yang tidak kalah penting program ini harus melibatkan pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan," paparnya.

Baca Juga: Sagaranten, Benteng di Pedalaman Tatar Sunda Patahkan Dugaan Laut dan Garut di Sukabumi

Ketiga, sambung Bayu, Fraksi PKB juga menegaskan penggunaan APBD perlu diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun, isu lingkungan hidup, khususnya perluasan kawasan lindung di desa-desa, juga harus menjadi perhatian. "Dan dilakukan dengan pendekatan kebudayaan sesuai Raperda Patanjala," tuturnya.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, ini juga dihadiri Bupati Sukabumi H. Asep Japar bersama Wakil Bupati H. Andreas. Dalam agenda tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum mereka baik secara lisan maupun tertulis. Penyampaian dimulai dari Fraksi Partai Golkar, kemudian dilanjutkan Fraksi Gerindra, PKS, PDIP, PKB, Demokrat, dan PPP. (adv)