Internalisasi Patanjala dan Tafsir Tri Tangtu dalam Revisi RTRW Jabar
Perbedaan memahami filosofi Sunda bisa berujung pada persoalan tata ruang.
Perbedaan memahami filosofi Sunda bisa berujung pada persoalan tata ruang.
Fraksi PKB menuntut pemerintah daerah menjadikan revisi RTRW sebagai agenda mendesak pada 2027.
"Sebetulnya Sukabumi itu rentan bencana hidrometeorologi. Ketika musim hujan banjir, longsor, pergeseran tanah. Sebaliknya, ketika musim kemarau ya kekeringan di mana-mana," kata Bayu kepada sukabumiupdate.com, Jumat (7/8/2026).
Berdasarkan evaluasi terhadap tahun 2025, sebagian besar indikator ini berada pada tren positif dan melampaui target yang telah ditetapkan.
Revisi Perbup ini penting karena sudah tercantum dalam Propemperkada 2026, namun hingga memasuki Agustus belum terlihat tahapan pembahasan yang jelas.
Pengurus baru PKB Kabupaten Sukabumi, Hasim Adnan dipercaya sebagai Ketua, didampingi Bayu Permana sebagai Sekretaris dan Saepul Rahman menjadi Bendahara.
Anggota DPRD Sukabumi Bayu Permana ikuti ekspedisi "Laku Estu Patanjala". Perjalanan spiritual-ekologis menyusuri DAS di Jawa dan Banten demi menjaga keseimbangan alam.
Bayu menegaskan pilihan tema lingkungan oleh PPI Dunia bukan sekadar relevan, melainkan mendesak.
Fraksi PKB DPRD Sukabumi sampaikan hasil reses ke-1 2026. Fokus pada perbaikan jalan rusak, jembatan, hingga transparansi data bansos. Simak selengkapnya!
DPRD Kabupaten Sukabumi meminta pemerintah di semua tingkatan untuk segera merumuskan langkah mitigasi bencana
Dua desa di Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai percontohan implementasi Perda Patanjala untuk perlindungan sumber air dan kawasan lindung.
Bapemperda DPRD Kabupaten Sukabumi menertibkan Propemda 2026. Ketua Bapemperda Bayu Permana tegaskan Raperda teknis harus diinisiasi OPD, sementara DPRD fokus pada aspirasi warga.
Bapemperda DPRD Kabupaten Sukabumi mengebut pembahasan empat Raperda luncuran 2025 dan menargetkan penuntasan pada triwulan I 2026 bersama OPD terkait.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi Bayu Permana dorong transformasi CSR dari sekadar administratif menjadi program substantif yang menyentuh ekonomi masyarakat & visi daerah.
Bapemperda DPRD Kabupaten Sukabumi mengungkap alasan penarikan Raperda Pembangunan Industri dari Propemperda 2025. Raperda ditarik karena dokumen belum siap dan perlu penyelarasan kebijakan.
Perda Patanjala wajib menjadi acuan semua pihak -pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, sampai masyarakat untuk berhenti merusak alam.
DPRD dan Pemkab Sukabumi Sepakati Perda Patanjala, Dewan Bayu Mengatakan Bahwa Ini Merupakan Tonggak Pelestarian Nilai Budaya dan Lingkungan.
DPRD dan Pemkab Sukabumi menyepakati 13 Raperda masuk Propemperda 2026, terdiri dari lima inisiatif DPRD dan delapan usulan perangkat daerah. Berikut daftarnya
Dewan Bayu Permana Nilai Putusan MK Soal Masyarakat Adat Harus Diperluas untuk Masyarakat Tradisional di Sekitar Hutan.
Riungan Gede Kesatuan Adat Banten Kidul (SABAKI) ke-12 itu dihadiri oleh para 'olot' dan utusan kasepuhan dari empat kabupaten, yaitu Sukabumi, Bogor, Lebak, dan Pandegelang.