SUKABUMIUPDATE.com - Kebijakan larangan penyelenggaraan perpisahan sekolah yang mewah dan pemungutan biaya dari orang tua siswa kini resmi diterapkan di berbagai daerah di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Sukabumi. Kebijakan ini merupakan inisiatif Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, dan mulai berlaku tahun ini.
Meski bertujuan mengurangi beban ekonomi orang tua murid, kebijakan ini ternyata menimbulkan dampak serius terhadap pelaku seni tradisional, khususnya Sanggar Kuda Lumping atau Jae di wilayah Pajampangan, Kecamatan Ciracap.
Sebelum larangan diberlakukan, banyak sekolah dasar di wilayah ini rutin menggelar pertunjukan seni tradisional seperti Kuda Lumping, Pencak Silat, hingga hiburan lainnya dalam rangka perpisahan sekolah. Biaya untuk acara tersebut biasanya berasal dari hasil kesepakatan antara komite sekolah dan para orang tua siswa.
Namun kini, sekolah-sekolah di Ciracap hanya menggelar acara pembagian rapor dan seremoni perpisahan secara sederhana. “Setiap tahun kami mengadakan hiburan Kuda Lumping, hasil kesepakatan komite dan orang tua. Tapi tahun ini dibatalkan karena ada larangan. Hanya ada pembagian raport dan seremoni perpisahan kelas 6 secara sederhana (Niis)," ujar seorang kepala sekolah dasar di Kecamatan Ciracap.
Baca Juga: Jerit Musisi Drumband di Sukabumi, Tradisi Samenan Hilang Disapu Larangan Perpisahan Sekolah
Sementara itu Ridho Losa, budayawan Ciracap, menyatakan bahwa kebijakan ini sangat berdampak bagi kehidupan para seniman lokal. Di Kecamatan Ciracap sendiri terdapat sembilan sanggar seni Kuda Lumping yang kini kehilangan panggung untuk tampil.
“Sanggar seni seperti Fajar Muda, Putra Amarta, Sri Margo Waluyo, Tri Dasa Warsa, Sri Kerta Wijaya Muda, Sri Jaya Kusuma, Sundawan, Satria Muda, hingga Mekar Budaya Asih biasanya panen job saat musim kenaikan kelas. Tapi sekarang tidak ada job, bahkan yang sudah DP membatalkan semuanya ,” ungkap Ridho kepada sukabumiupdate.com.
Ia berharap Gubernur KDM dapat memberikan solusi agar kesenian tradisional tetap hidup dan berkembang. “Kami meminta agar ada kebijakan alternatif yang tidak mematikan kegiatan seni tradisional, karena ini bukan hanya hiburan, tapi bagian dari warisan budaya kita,” tegasnya.
