SUKABUMIUPDATE.com - Beredar video seorang konten kreator asal Sukabumi yang memperlihatkan video aktivitas wisata di salah satu lokasi di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) bersama sejumlah tokoh agama menuai sorotan dari masyarakat.
Dalam video unggahannya, sang kreator menyampaikan klaim dukungan dari tokoh ulama yang disebut mendukung adanya pembukaan aktivitas wisata di area Gunung Salak Blok Cangkuang yang saat ini jadi sorotan.
Kemunculan video tersebut membuat geram warga, pasalnya video diunggah ditengah bayang-bayang bencana yang menghantui warga setempat akibat aktivitas perusakan lahan di wilayah tersebut.
Diketahu, video diunggah sanmg kreator pada Sabtu dan langsung hilang pada Minggu (14/12/2025) setelah mendapat atensi dari warga setempat.
Menanggapi hal tersebut, Tim Advokasi Warga Cidahu Gunung Salak menilai pembukaan dan pengelolaan tempat wisata di kawasan hutan dan perkebunan tidak sejalan dengan semangat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Baca Juga: Banjir Luapan Sungai Cibadak Terjang Permukiman di Mekarasih Simpenan, Warga: Makin Parah!
Hal itu disebut bertentangan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 26/PM.05.02/PEREK tertanggal Maret 2025 tentang penghentian izin berusaha non usaha dan pemanfaatan kawasan hutan dan perkebunan, serta Surat Edaran Gubernur Nomor 180.HUB.03.08.02/PERKIM yang diterbitkan pada Desember 2025.
"Pembukaan tempat wisata di kawasan hutan dan perkebunan jelas tidak sejalan, bahkan mencederai semangat Gubernur Jawa Barat dalam menjaga hutan," ujar Rozak Daud, Tim Advokasi Warga Cidahu, Selasa (16/12/2025)
Rozak juga menyoroti klaim dalam video tersebut yang menyebutkan lokasi wisata berada di atas tanah enclave. Menurutnya, pemahaman mengenai tanah enclave harus diluruskan, termasuk status hukum dan peruntukannya.
“Tanah enclave dari bekas HGU pada prinsipnya diperuntukkan sebagai tanah cadangan negara, kepentingan umum, atau Tanah Objek Reforma Agraria untuk masyarakat yang memenuhi kriteria. Bukan untuk dikelola kembali oleh perusahaan baru sebagai tempat wisata,” tegasnya.
Baca Juga: Tersangkut Kabel Wifi Menjuntai di Jalan Waluran Sukabumi, Pasutri Boncengan Motor Terjatuh
Ia mendorong aparat dan instansi berwenang untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Penelusuran diperlukan guna memastikan bagaimana tanah enclave dapat dikelola sebagai tempat wisata.
"Termasuk kejelasan perizinan, pihak yang memfasilitasi, serta kesesuaiannya dengan ketentuan pemanfaatan kawasan hutan dan perkebunan," tegas Rozak.
Sementara itu, Tokoh warga Cidahu, Rohadi (50), menyayangkan adanya klaim dukungan terhadap aktivitas wisata di kawasan Blok Cangkuang. Ia menilai klaim tersebut tidak mencerminkan kondisi riil kerusakan hutan yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut.
Rohadi mengungkapkan bahwa di Blok Cangkuang, Kecamatan Cidahu, telah terjadi pembabatan lahan dan penebangan pohon secara masif, termasuk pohon-pohon yang sebelumnya ditanam dalam program penghijauan oleh Menteri Pertanian Bustanil Arifin puluhan tahun lalu.
“Penebangan ini sudah terjadi sejak lama. Pelakunya bukan pemilik pohon, melainkan pihak yang saat ini membuka wisata di Blok Cangkuang, yang kami duga tanpa izin," ujar Rohadi.
Baca Juga: Retakan Baru Bermunculan, Penyintas Bencana Tanah Bergerak Cijagung Sukabumi Hidup Dalam Kecemasan
Menurutnya, dalam dua tahun terakhir kerusakan hutan semakin parah. Sejumlah jenis pohon bernilai tinggi seperti manggong, damar, jengjeng, pasah, saninten, dan puspa ditebang secara masif. Bahkan, pohon pinus dan damar yang sebelumnya ditanam untuk program penghijauan juga ikut ditebang.
Kerusakan tersebut, lanjut Rohadi, telah berdampak langsung terhadap warga di tiga desa yang bergantung pada aliran air dari Blok Cangkuang, yakni Desa Cidahu, Jayabakti, dan Pondokaso. Debit air bersih menurun drastis, sementara kualitas air semakin memburuk.
"Air yang dulu jernih, sekarang cepat keruh meski hujan ringan. Kolam penampungan yang biasanya penuh kini hanya terisi setengah,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa banjir bandang pernah terjadi pada Oktober 2022 di kawasan Pondokaso akibat meluapnya Sungai Cibojong yang membawa lumpur dan material kayu. Sungai tersebut merupakan pertemuan aliran Sungai Cibogo dari Cidahu dan Sungai Cirasamala dari Cicurug yang berhulu di kawasan Gunung Salak dan melintasi Blok Cangkuang.
“Kekhawatiran warga semakin besar karena akar-akar pohon yang dulu menahan air kini sudah membusuk dan tidak lagi berfungsi. Dampaknya, banjir bandang terjadi hingga Pondokaso dan Pasirdoton,” ucapnya.
Baca Juga: Banjir Rendam 10 Hektare Sawah di Bantaragung Jampangtengah, Padi Terancam Gagal Panen
Ironisnya, sebelum pembalakan liar berlangsung, kawasan tersebut dikelola melalui skema Hak Guna Usaha (HGU) dengan pengawasan ketat. Namun kini, kawasan itu terbuka tanpa pengawasan, akses jalan telah masuk ke dalam kawasan, dan vegetasi alami diduga digantikan lahan kosong untuk kepentingan komersialisasi.
"Dulu kawasan tertutup dan dijaga ketat. Sekarang gerbang HGU rusak dan kawasan terbuka,” jelas Rohadi.
Warga Cidahu yang tinggal di bawah kaki Gunung Salak, khususnya RW 02, berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera turun tangan menghentikan kerusakan lingkungan tersebut.
"Harapan kami, Gubernur Jawa Barat bisa melihat langsung kondisi ini. Kami hidup dalam kekhawatiran akan bencana," pungkasnya.
