SUKABUMIUPDATE.com – Sekitar seratus peserta yang terdiri dari pemuda, mahasiswa, dan warga antusias mengikuti kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 yang digelar oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, pada Senin (10/11/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Oneesan, Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, ini selain menjadi ajang silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat, kegiatan ini juga menjadi momen memperkuat pemahaman mengenai fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Para peserta tampak aktif mengikuti jalannya kegiatan, mulai dari sesi pemaparan hingga tanya jawab. Mereka sangat tertarik dengan isu-isu pembangunan, pelayanan dasar, termasuk bgaimana peran masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Jaenudin mengingatkan pentingnya peran aktif pemerintah di tingkat paling bawah — seperti RT, RW, dan desa — dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap berbagai program jaminan kesejahteraan sosial dari pemerintah.
Menurutnya, saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan ulang penerima manfaat agar penyaluran program sosial lebih tepat sasaran. Karena itu, keterlibatan perangkat desa menjadi kunci dalam memastikan data yang valid dan akurat.
“Pemerintah di tingkat RT, RW, dan desa harus benar-benar merekomendasikan mana masyarakat yang berhak menerima dan tidak berhak menerima. Jangan sampai ada warga yang seharusnya berhak justru tidak terdata,” ujar Jaenudin.
Ia juga menyoroti masih adanya warga yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun Program Indonesia Pintar (PIP), serta berharap pemerintah desa dapat aktif membantu masyarakat memperoleh hak mereka tersebut.
“Masyarakat yang belum mendapatkan KIS dan PIP harus dibantu oleh desa agar mereka bisa mendapatkan manfaatnya,” tegasnya.
Jaenudin menambahkan, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga memerlukan sinergi dari seluruh elemen pemerintahan hingga tingkat RT dan RW.
“Perangkat desa adalah ujung tombak pelayanan publik. Jika mereka aktif dan peduli, maka masyarakat akan lebih mudah mengakses berbagai program bantuan dari pemerintah,” pungkasnya. (adv)
