SUKABUMIUPDATE.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, mengingatkan pentingnya peran aktif pemerintah di tingkat paling bawah, seperti RT, RW, dan desa, dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap program jaminan kesejahteraan sosial dari pemerintah.

Menurut Jaenudin, saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan ulang penerima manfaat agar penyaluran berbagai program sosial bisa tepat sasaran. Karena itu, ia menilai keterlibatan perangkat desa menjadi kunci dalam memastikan data yang valid dan akurat.

“Pemerintah di tingkat RT, RW, dan desa harus benar-benar merekomendasikan mana masyarakat yang berhak menerima dan tidak berhak menerima. Jangan sampai ada warga yang seharusnya berhak justru tidak terdata,” ujarnya.

Jaenudin juga menyoroti masih adanya warga yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun Program Indonesia Pintar (PIP). Ia berharap pemerintah desa dapat hadir membantu masyarakat untuk memperoleh hak mereka tersebut.

Baca Juga: Anggota DPRD Jabar Muhammad Jaenudin Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir di Cisolok

“Masyarakat yang belum mendapatkan KIS dan PIP harus dibantu oleh desa agar mereka bisa mendapatkan manfaatnya,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Jaenudin dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula Oneesan, Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada Senin (10/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Jaenudin juga menekankan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga memerlukan sinergi dari seluruh elemen pemerintahan hingga tingkat RT dan RW.

“Perangkat desa adalah ujung tombak pelayanan publik. Jika mereka aktif dan peduli, maka masyarakat akan lebih mudah mengakses berbagai program bantuan dari pemerintah,” pungkasnya. (adv)