SUKABUMIUPDATE.com - Upaya penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus didorong di Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Dalam kegiatan yang digelar di Kampung Manggis Hilir RW 03, Minggu (8/2/2026), pembahasan difokuskan pada fasilitasi legalitas usaha serta pemberdayaan pelaku UMKM agar lebih siap berkembang.
Kepala UPTD PLUT DKUKM Kabupaten Sukabumi, Herman Subandi, menyampaikan bahwa pada kegiatan tersebut pihaknya memfasilitasi pelaku UMKM, salah satunya dalam pengurusan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Ia menjelaskan, kepemilikan NIB menjadi salah satu syarat penting untuk mengakses berbagai program pemerintah, termasuk permodalan.
Menurut Herman, saat ini pemerintah daerah memiliki program pinjaman tanpa bunga yang digulirkan melalui Perumda BPR. Besaran pinjaman tersebut mulai dari Rp2,5 juta hingga maksimal Rp5 juta. Program itu, kata dia, merupakan bagian dari visi Bupati untuk membantu dan mendorong pelaku UMKM agar berkembang dari sisi permodalan.
Baca Juga: Pemkot Sukabumi Terima Hibah 15 Bidang Tanah dari KPK RI
“Pinjaman tanpa bunga itu salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah. Syaratnya juga lebih mudah, yang penting memiliki NIB, usaha sudah berjalan minimal enam bulan, punya KTP, dan tempat usahanya jelas,” ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Rabu (11/2/2026).
Ia menuturkan, proses pengajuan tidak dipersulit selama persyaratan terpenuhi dan hasil verifikasi dinilai layak. Karena itu, kepemilikan NIB menjadi patokan awal agar pelaku usaha bisa mengakses bantuan tersebut.
Selain legalitas dan permodalan, pemberdayaan masyarakat juga menjadi pembahasan. Herman menyebut, di wilayah tersebut cukup banyak pemuda usia produktif yang kesulitan mendapatkan pekerjaan akibat berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
Sebagai alternatif, para pemuda diarahkan untuk membentuk kelompok usaha sesuai minat dan potensi yang dimiliki. Dengan membentuk kelompok dan menyusun proposal, pembinaan akan lebih mudah dilakukan karena bisa disesuaikan dengan sektor yang dipilih, seperti pertanian, peternakan, perikanan, maupun UMKM.
“Kalau sudah dibagi per sektor akan lebih mudah pembinaannya. Misalnya di peternakan, dilihat dulu apakah sudah ada kandang, nanti tinggal diarahkan isi ternaknya dan dikoordinasikan dengan dinas terkait. Begitu juga kalau perikanan, dicek dulu kolam dan sarana pendukungnya, nanti bisa didorong ke dinas perikanan,” jelasnya.(adv)
