SUKABUMIUPDATE.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, mendorong pemerintah desa untuk semakin aktif dalam membantu masyarakat mengakses program jaminan kesejahteraan sosial dari pemerintah.

Menurut Jaenudin, saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan ulang penerima jaminan kesejahteraan sosial agar penyalurannya tepat sasaran. Karena itu, ia menilai pentingnya peran perangkat pemerintahan paling bawah untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terdata.

“Pemerintah di tingkat RT, RW, dan desa harus benar-benar merekomendasikan mana masyarakat yang berhak menerima dan tidak berhak menerima,” ujarnya.

Jaenudin juga menyoroti masih adanya warga yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun Program Indonesia Pintar (PIP). Ia berharap pemerintah desa dapat hadir membantu mereka untuk mendapatkan hak tersebut.

“Masyarakat yang belum KIS dan PIP harus dibantu oleh desa agar mereka dapat,” tegasnya.

Baca Juga: 1 Dekade Perjanjian Paris Sistem Iklim Global "Menyala Merah" Upaya Masih Tertinggal Jauh!

Pernyataan tersebut disampaikan Jaenudin dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Madrasah Al Barokah, Kampung Cikawung, Desa Babakan Panjang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, pada Senin (27/10/2025).

Dalam kesempatan yang sama, politisi PDI perjuangan itu juga sekaligus memberikan bantuan untuk pembangunan madrasah dan rehabilitasi masjid. "semoga bantuan ini bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan dan keagamaan warga," ucap Jaenudin yang diaminkan secara kompak oleh para peserta yang hadir. (adv)