SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen memperkuat sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan infrastruktur pedesaan melalui program Karya Bhakti TNI Tahun 2025.
Komitmen tersebut ditegaskan saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Karya Bhakti TNI bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, pada Selasa (14/10/2025).
Dalam kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Sukabumi Andreas, Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi Ahmad Samsul Bahri, serta Dandim 0607 Letkol Inf Agung Ariwibowo.
Baca Juga: PU Sukabumi Klarifikasi Video Rieke Diah Pitaloka soal Jalan Rusak di Cikidang
Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi, Ahmad Samsul Bahri, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki peran strategis dalam menentukan desa prioritas yang akan menjadi lokasi pelaksanaan Karya Bhakti TNI.
"DPMD bersama Kodim, Dinas PU, dan Bappelitbangda berkoordinasi menentukan desa yang paling membutuhkan intervensi infrastruktur. Kami juga memfasilitasi usulan dari pemerintah desa dan memastikan kesiapan administrasi serta dukungan masyarakat," kata Ahmad, pada Rabu (15/10/2025).
Selain itu, Ahmad mengatakan bahwa pihaknya dari DPMD juga memfasilitasi sosialisasi dan pengkomunikasian program ke desa-desa, agar perangkat desa dan masyarakat memahami tujuan dan manfaat Karya Bhakti.
Baca Juga: Digitalisasi Perikanan di Sukabumi, Menkomdigi: IoT dan AI Bisa Tingkatkan Hasil Panen
"DPMD turut memverifikasi kesiapan teknis dan dukungan regulasi agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai ketentuan. Kami pastikan program ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi," ujarnya.
Menurut Ahmad, penentuan desa sasaran dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria prioritas, di antaranya:
- Desa tertinggal, terisolasi, atau minim akses infrastruktur.
- Kondisi infrastruktur yang rusak berat dan mendesak perbaikan.
- Kesesuaian dengan prioritas pembangunan kabupaten/desa.
- Kesiapan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
- Ketersediaan lahan serta legalitas penggunaan lahan.
- Skala manfaat yang luas bagi masyarakat.
"Desa dengan kondisi geografi sulit, kurang konektivitas jalan sehingga memerlukan perbaikan infrastruktur jalan. Jalan yang rusak berat, jembatan rusak, akses vital yang terhambat, sehingga ada urgensi pembangunan fisik," terangnya.
Ia menambahkan, kegiatan seperti TMMD, BSMSS, dan Bulan Bhakti Gotong Royong juga disinergikan agar sejalan dengan program Karya Bhakti TNI untuk mempercepat pemerataan pembangunan desa di Kabupaten Sukabumi.
"TNI biasanya menyediakan personil, alat berat, dan logistik, sedangkan masyarakat berkontribusi melalui gotong royong dan penyediaan bahan lokal. Kami dari DPMD berperan dalam pengawasan, memastikan kegiatan sesuai spesifikasi dan standar yang ditetapkan," papar Ahmad.
Ahmad menegaskan, keberhasilan Karya Bhakti tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran atau teknis, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat desa. Menurutnya, DPMD juga memperkuat kelembagaan masyarakat desa seperti RT/RW, PKK, Karang Taruna, dan LPMD untuk berperan aktif dalam koordinasi di lapangan.
"Melalui sosialisasi dan pendekatan gotong royong, kami ingin agar masyarakat merasa memiliki kegiatan ini. Mereka didorong ikut serta dalam bentuk tenaga, bahan lokal, maupun swadaya," ucapnya.
Selain itu, kata Ahmad, DPMD akan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada desa atau warga yang aktif mendukung kegiatan Karya Bhakti TNI.
"Dalam kegiatan ini tentu kita akan transparan tentang alokasi anggaran, spesifikasi pekerjaan, jadwal, agar masyarakat merasa menjadi pemilik kegiatan, bukan sekadar penerima," ucapnya.
Adapun terkait titik program pembangunan Karya Bhakti TNI di Kabupaten Sukabumi, Ahmad menyampaikan saat ini masih dalam proses koordinasi dengan berbagai pihak.
"Kami sedang menyusun dan menyesuaikan dengan hasil survei lapangan. Prinsipnya, desa yang dipilih nanti adalah yang paling membutuhkan dan siap berkolaborasi," pungkasnya. (adv)
