SUKABUMIUPDATE.com - Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi mengapresiasi atas arahan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), mengenai penguatan konektivitas infrastruktur desa dan perlindungan lahan sebagai langkah strategis penanganan bencana di wilayah Jawa Barat, termasuk Kabupaten Sukabumi.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizki, menyampaikan bahwa arahan tersebut sejalan dengan kondisi objektif Kabupaten Sukabumi yang hingga saat ini masih berada pada kategori daerah dengan indeks risiko bencana tinggi.
Eki menjelaskan, faktor topografi pegunungan, curah hujan tinggi, serta kerentanan lahan membuat wilayah Sukabumi rentan terhadap berbagai jenis bencana seperti longsor, banjir bandang, pergerakan tanah, angin kencang, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
"Kami mengapresiasi perhatian Gubernur terhadap pentingnya penguatan desa. Mitigasi bencana di Kabupaten Sukabumi tidak dapat dilakukan secara parsial. Konektivitas infrastruktur desa, perlindungan lahan, serta penataan ruang yang tepat merupakan fondasi utama pengurangan risiko bencana," kata Eki usai mengikuti kegiatan pada Senin (1/12/2025).
Baca Juga: Pelakunya Cewek, Di Sukabumi Lagi Rame Rekaman CCTV Maling Tabung LPG
Ia menambahkan bahwa kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, serta infrastruktur yang belum terhubung antardesa menjadi faktor yang memperbesar dampak bencana.
Oleh karena itu, kata Eki, dorongan dari Gubernur Jawa Barat agar desa dapat mengoptimalkan potensi dan tidak hanya berfokus pada keterbatasan anggaran dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
"Ketika desa memiliki komitmen terhadap perbaikan lingkungan dan kesiapsiagaan, maka upaya mitigasi dapat berjalan lebih efektif. Peningkatan konektivitas jalan desa, selain mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, juga berperan besar dalam mempercepat respons kedaruratan saat terjadi bencana," jelasnya.
Untuk itu, Eki menegaskan bahwa BPBD Kabupaten Sukabumi siap memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, organisasi aparatur desa, hingga perangkat daerah terkait dalam rangka memastikan implementasi kebijakan pemerintah provinsi dapat berjalan optimal.
"Desa adalah garda terdepan. Ketika desa kuat, maka Sukabumi akan menjadi lebih tangguh menghadapi bencana. Kami siap mengawal bersama," tandasnya. (Adv)
