Pemkab Sukabumi Ingatkan Perusahaan Soal Kewajiban CSR, Ajak Korban Pungli Berani Lapor

Sukabumiupdate.com
Jumat 19 Sep 2025, 19:35 WIB
Pemkab Sukabumi Ingatkan Perusahaan Soal Kewajiban CSR, Ajak Korban Pungli Berani Lapor

Wakil Bupati Sukabumi, Andreas | Foto : Ibnu Sanubari

SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyatakan bahwa pihaknya senantiasa mengingatkan pentingnya peran perusahaan dalam mendukung masyarakat melalui program tanggung jawab sosial (CSR) serta proses rekrutmen tenaga kerja yang transparan dan bebas pungutan liar (pungli).

"Setiap kali pemerintah daerah bertemu dengan pihak perusahaan, dua hal utama yang selalu menjadi pembahasan adalah CSR dan rekrutmen tenaga kerja," kata Wakil Bupati Sukabumi Andreas usai mendampingi kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Sentra Phala Martha, tepatnya di Kecamatan Cibadak, Rabu (17/9/2025).

“Pertama yang kita bahas itu CSR. Kedua, rekrutmen tenaga kerja. Tolong jangan sampai ada pungli, jangan dipersulit orang mau masuk kerja. Itu selalu kita sampaikan, harus kita imbau terus,” tambah Andreas menegaskan.

Terkait kejadian yang sempat viral mengenai adanya pungutan liar terhadap tenaga kerja, Andreas menekankan bahwa masyarakat tidak perlu takut untuk melapor. “Iya jadi kan itu masih ranahnya, kalau ada terbuka melalukan di APH (aparat penegak hukum). Silakan aja masyarakat lapor, jangan takut,” ujarnya.

Baca Juga: Rojak Daud Tuding Adanya Aktor Intelektual Dibalik Pembalakan Liar di Cidahu Sukabumi

Menurut Andreas, pemerintah daerah bersama Dinas Tenaga Kerja sudah menjalankan fungsi pengawasan. Namun, langkah penindakan tidak bisa dilakukan tanpa adanya laporan dan bukti yang cukup.

“Kalau tidak ada yang melapor, tidak ada cukup bukti, bagaimana kita mau menindak dan proses. Yang penting adalah tadi, teman-teman ketika ada tahu (informasi), misalnya ada pungli dan segala macam, ya sudah teman-teman juga bantu aja bikin laporan. Dorong keluarga yang korban atau yang lainnya, supaya meyakini bahwa kalau kita melapor itu aman,” jelasnya.

Ia menambahkan, kendala yang kerap muncul justru berasal dari rasa takut korban atau pihak terkait untuk menyampaikan informasi. “Takutnya kita gak tahu ya, mereka itu kenapa tidak mau melapor. Itu yang jadi pertanyaan. Kalau kita gali kan malah jadi ujung-ujungnya mundur. Mereka gak ngasih informasi dan sebagainya, itu kenapa,” pungkasnya. (adv)

Berita Terkait
Berita Terkini