SUKABUMIUPDATE.com - Wakil Bupati Andreas menerima audiensi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Sukabumi, Rabu (6//8/2025). Forum ini berlangsung di Ruang Rapat Sekda Palabuhanratu, dihadiri asisten Pemkesra, Ka BPKAD, Sekretaris Bappelitbangda, Dinsos, Bag Kesra Setda.

Dilansir dari portal Pemkab Sukabumi, dalam pertemuan tersebut, IPSM menyampaikan perkembangan organisasi sekaligus sejumlah tantangan sosial yang masih kerap terjadi di lapangan. Ketua IPSM Kabupaten Sukabumi, Imam Noerihamsyah, memaparkan bahwa IPSM telah aktif melakukan studi banding ke berbagai daerah guna memperkuat kapasitas organisasi.

Menurutnya, Sukabumi masih tertinggal dibandingkan daerah lain seperti Kabupaten Bogor yang telah memiliki 4.000 anggota PSM dan berbagai program unggulan seperti tali asih dan penanganan cepat kasus sosial. “Kami menargetkan 3.000 anggota hingga 2027. Jika pada akhir tahun ini kami berhasil merekrut 1.000 anggota, kami berencana menggelar Apel Akbar bertepatan dengan Hari Kesetiakawanan Sosial,” ujarnya.

Baca Juga: Hilang Sehari, Tukang Bubur di Cikembar Sukabumi Ditemukan Meninggal di Semak-semak

Imam juga menyoroti lemahnya jaminan sosial di Sukabumi, khususnya soal pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki BPJS aktif. “Banyak laporan dari lapangan, warga harus menggadaikan BPKB hanya untuk membayar biaya rumah sakit karena BPJS-nya tidak aktif,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Andres menyampaikan dukungannya terhadap penguatan peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan pentingnya kerja sosial berbasis keikhlasan.
Dengan demikian, Wabup menekankan perlunya kesadaran kolektif dalam mendorong gerakan zakat, infak, dan sedekah sebagai alternatif pendanaan kegiatan sosial.

“Kebahagiaan kita bukan saat melihat orang susah, tapi saat bisa membantu mereka yang kesulitan,” ucapnya.

Baca Juga: Warga Tuntut Perbaikan Drainase, Banjir Lumpur Tambang di Gunungguruh Sukabumi

Wabup Andres mendorong sinergi antara IPSM dan perangkat daerah untuk membentuk dana sosial gotong royong. Dana tersebut diharapkan dapat menjadi solusi ketika ada kebutuhan sosial yang tidak dapat ditangani langsung oleh pemerintah daerah.

“Gerakan sosial ke depan harus lebih dari sekadar mengandalkan anggaran. Mari kita bangun gerakan sosial yang menyentuh hati,” pungkasnya. (adv)