SUKABUMIUPDATE.com – Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar Muhammad Jaenudin menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan telah menyampaikan sebanyak 38 catatan penting terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Kamis (19/6/2025).
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah isu krusial menjadi sorotan fraksi, termasuk tunggakan utang Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada BPJS Kesehatan yang mencapai Rp311 miliar serta belum tertibnya pengelolaan aset daerah.
“Kami mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang cukup positif, yakni sebesar Rp36,68 triliun atau 101,08 persen dari target. Namun, optimalisasi masih harus ditingkatkan,” ujar Jaenudin kepada sukabumiupdate.com. Jumat (20/6/2025).
Meski pendapatan daerah menunjukkan realisasi yang baik, fraksi PDIP menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tercatat mencapai Rp1,75 triliun. Jaenudin mempertanyakan apakah angka tersebut merupakan hasil efisiensi, realisasi pendapatan yang melampaui target, atau justru cerminan dari perencanaan anggaran yang kurang matang.
Baca Juga: Muhammad Jaenudin Bicara Penyelenggaraan Kesehatan di Jabar: Rp20 Miliar Alokasi Gakinda
Salah satu sorotan tajam adalah terkait utang BPJS. “Setiap tahun dana BPJS selalu dianggarkan, tetapi nyatanya masih menyisakan utang. Kami minta penjelasan tuntas, khususnya dari Ketua TAPD,” tegasnya.
Tak hanya itu, Jaenudin juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan website resmi milik Pemprov Jabar yang dinilainya belum mencerminkan keterbukaan informasi publik.
Fraksi PDIP turut meminta agar pengawasan terhadap dana desa diperketat. Meskipun alokasi dana desa cukup besar, menurut Jaenudin, program pemulihan ekonomi berbasis desa masih belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap masyarakat.
“Kita perlu evaluasi menyeluruh agar program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat desa,” imbuhnya.
Masalah pengelolaan aset juga tak luput dari perhatian. Sekretaris Komisi V DPRD Jabar itu menyebut masih banyak aset milik Pemprov yang belum bersertifikat, seperti lahan SMAN 1 Kota Bandung yang tengah menghadapi sengketa akibat status kepemilikan yang belum jelas.
“Aset bisa saja hilang jika tidak diamankan. Ini sangat penting. Aset milik daerah seharusnya menjadi sumber pendapatan, baik yang dikelola UPTD, BLUD, BUMD, maupun swasta,” pungkasnya.
