SUKABUMIUPDATE.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mematangkan persiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukabumi, Wawan Godawan, mengungkapkan progres dan lokasi yang telah diusulkan untuk mendukung program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini.
Wawan menyebutkan, pihaknya telah mengusulkan gedung eks SMKN Palabuhanratu sebagai lokasi permanen Sekolah Rakyat di Kabupaten Sukabumi.
“Kita (Sekolah Rakyat) sudah berproses. Yang pertama, kita sudah dalam posisi usulan untuk calon lokasi sekolah rakyat di Kabupaten Sukabumi. Kita usulkan di Palabuhanratu, di eks SMKN Palabuhanratu. Saat ini kami menunggu pengecekan lapangan untuk memastikan apakah lokasi tersebut memenuhi persyaratan atau tidak,” ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Rabu (14/5/2025).
Lokasi tersebut, lanjut Wawan, dipilih karena merupakan bekas fasilitas pendidikan yang dinilai masih potensial untuk dikembangkan, meski kondisinya perlu perbaikan menyeluruh.
“Lahan tersebut merupakan lahan kosong, bekas sekolah dengan kondisi bangunan rusak sekitar 40 persen. Jika diperbaiki, perlu renovasi total. Total luas lahan sekitar 12 hektare, dengan area yang terlihat siap pakai sekitar 7–8 hektare. Usulan sudah disampaikan, kami hanya menunggu pengecekan dari tim dari Pusat,” katanya.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Rp 100 Miliar Per Lokasi Sekolah Rakyat, Pihak Swasta Bisa Ikut Biayai
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) berperan dalam menyiapkan infrastruktur dasar, termasuk lahan, sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pengampu program. Adapun pembangunan fisik nantinya akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Pemda punya peran penting, terutama dalam menyiapkan lahan. Nantinya, pembangunan dilakukan oleh Kementerian PU, sedangkan program pendidikan didukung juga oleh Kemendikdasmen dan Kemensos,” paparnya.
Wawan juga menegaskan bahwa seluruh pendanaan Sekolah Rakyat bersumber dari pemerintah pusat.
“Tidak ada anggaran dari daerah, semua didanai oleh pusat,” tegasnya.
Sambil menunggu pembangunan gedung permanen, Dinsos memastikan bahwa kegiatan belajar Sekolah Rakyat tetap akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026. Untuk tahap awal, pelaksanaan pembelajaran setara jenjang SMP akan dilakukan di lokasi sementara, yakni di Sentra Phala Martha Cibadak.
"Calon siswanya sudah hampir final, kita sedang memproses, penetapan calon (siswa) untuk ke tahapan seleksi berikutnya. Kita baru seleksi administrasi," jelasnya.
Setelah pembangunan gedung permanen di Palabuhanratu rampung, kegiatan belajar mengajar akan dipindahkan dari Phala Martha ke lokasi yang telah ditentukan. Sentra Phala Martha nantinya akan kembali difungsikan sesuai dengan peruntukan awalnya.
“Phala Martha hanya digunakan sementara. Setelah gedung di Palabuhanratu siap, seluruh kegiatan akan dipindah, dan Phala Martha kembali ke fungsi semula,” tutup Wawan.
Tahap Seleksi Administrasi Calon Siswa Sekolah Rakyat Dimulai
Dikutip dari tempo.co, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan tahap seleksi administrasi bagi calon siswa sekolah rakyat di daerah telah dimulai. Sekolah rakyat ini untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), serta sekolah menengah atas (SMA).
“Dan, berdasarkan arahan Presiden, mampu menampung sekitar 1.000 orang siswa,” ujarnya di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, pada Senin, 12 Mei 2025.
Dia mengatakan seluruh calon siswa sekolah rakyat harus masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan masuk dalam desil 1 atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
“Proses seleksi administrasi bagi calon siswa sekolah rakyat di daerah telah dimulai. Hari ini, kami telah mengunjungi salah satu calon siswa di Bandar Lampung. Jadi, calon siswa ini didata terlebih dahulu, kemudian akan ada kunjungan ke rumah calon siswa oleh pendamping PKH, dinas sosial kabupaten/kota ataupun provinsi serta BPS,” kata dia.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menjelaskan, bila seluruh proses administrasi serta survei lapangan telah usai dan disetujui, maka kepala daerah akan menandatangani untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Sosial agar calon siswa resmi ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat.
“Dalam proses perekrutan siswa sekolah rakyat, bagi calon siswa yang sudah lulus dalam seleksi administrasi serta survei lapangan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan cek kesehatan dan untuk selanjutnya proses penerimaan berjalan seperti biasa,” ucapnya.
Dia mengatakan pembelajaran di sekolah rakyat akan dimulai pada Juli 2025, kemudian masa matrikulasi dan orientasi untuk menggantikan tes akademik.
“Karena tidak ada tes akademik dan hanya ada seleksi administrasi dan cek kesehatan. Nanti siswa akan diajak mengenal lebih jauh mengenai metode pendidikan sekolah. Paling tidak nanti akan diperkuat untuk bahasa Inggris, matematika, baru proses pembelajaran dimulai, dan yang membuat kurikulum adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” tuturnya.
