SUKABUMIUPDATE.com - Kasus penembakan istri anggota TNI mendapat respons Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ia menyatakan akan menjatuhkan sanksi berat hukuman mati hingga penjara seumur hidup kepada para pelaku penembakan istri prajurit TNI di Semarang, termasuk kepada Kopda M suami korban jika terbukti sebagai dalangnya.
Andika Perkasa mengatakan sejumlah pasal pidana telah disiapkan kepada para terduga pelaku dan Kopda M. Seperti Pasal 340 KUHP perihal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
"Termasuk Pasal 53 juncto Pasal 340 KUHP. Sehingga kita pastikan semua pasal yang dikenakan. Percaya kepada kami, kami akan menuntaskan semuanya," ujar Andika Perkasa pada 22 Juli 2022. Pernyataan ini diulang kembali Panglima TNI itu di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, 24 Juli 2022.
Ketentuan Hukuman Mati
Hukum mati adalah hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat seseorang karena tindakannya. Tata cara atau ketentuan pelaksanaan hukum mati di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 11.
Pada pasal tersebut, ketentuan hukum mati dijalankan oleh algojo di atas tempat penggantungan dengan mengikat leher pada tiang gantung dan menjatuhkan papan tempat terdakwa berdiri. Namun, pasal tersebut diubah dan hukum mati dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964.
Mengutip dari buku KUHP dan Penjelasannya, Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 lahir karena ketentuan hukum mati yang berlaku sekarang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan dan jiwa revolusi Indonesia. Pelaksanaan hukum mati dalam UU ini dilakukan dengan ditembak sampai mati. Dengan disahkannya UU ini, KUHP pasal 11 tidak lagi berlaku di Indonesia.
Pada Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, hukum mati dilaksanakan di tempat daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama. Jika dalam satu keputusan terdapat lebih dari satu orang yang dijatuhi hukuman pidana mati, pelaksanaannya akan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sama. Pada UU ini tidak dijelaskan apakah harus berada di wilayah terbuka atau tidak, tetapi yang harus ditekankan adalah pidana mati dilakukan dalam wilayah hukum pengadilan negeri yang memutus.
Kapolres tempat kedudukan Pengadilan Negeri setempat menjadi penanggung jawab atas pelaksanaan hukum mati. Pertanggung jawaban ini harus didasarkan pada nasehat atau saran dari Jaksa Tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan. Kepala Polisi Komisariat Daerah memiliki tanggung jawab atas keamanan, ketertiban, alat, dan tenaga yang diperlukan untuk mengeksekusi seseorang.
Melansir dari publikasi ilmiah Lex Crimen, pelaksanaan pidana mati dihadiri oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah atau perwira yang ditunjuk dan bersama dengan Jaksa Tinggi. Saat menunggu waktu eksekusi, terdakwa akan ditahan di penjara khusus yang disarankan oleh Jaksa Tinggi. Jaksa Tinggi akan memberitahukan kepada terdakwa tentang pelaksanaan pidana mati dalam waktu tiga kali 24 jam. Jika terdakwa tersebut ingin mengungkapkan sesuatu atau pesan, akan diterima oleh Jaksa Tinggi dan disampaikan untuk orang yang dituju.
