SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yusuf Maulana atau Haji Aka, angkat suara terkait polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mencari solusi terbaik demi menyelamatkan keberlangsungan sekolah swasta yang terancam akibat kebijakan penerimaan murid baru di luar jalur SPMB.
Kebijakan itu merupakan keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang bertujuan menurunkan angka partisipasi sekolah dan anak tidak sekolah, terutama dari kelompok rentan seperti P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan KETM (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu). Namun, di lapangan, kebijakan ini justru menuai kritik karena dinilai membunuh sekolah swasta yang tidak lagi kebagian murid baru akibat dominasi sekolah negeri.
Baca Juga: Kepsek Menjerit! Ada 4.589 Lulusan SMP, Hanya 157 yang Tersisa untuk SMK Swasta di Sukabumi?
Di Kota Sukabumi, sekolah swasta sudah menyampaikan protes karena kuota penerimaan di sekolah negeri sangat mendominasi. Data menunjukkan kuota di lima SMA negeri sebanyak 2.342 siswa, dan di empat SMK negeri sebanyak 2.090 siswa. Dengan total daya tampung mencapai 4.432 siswa, dan lulusan SMP tahun ini sebanyak 4.589 orang, maka hanya tersisa 157 siswa yang kemungkinan besar tersebar ke 25 SMA dan SMK swasta.
“Kalau seperti ini terus, sekolah swasta bisa gulung tikar. Pemprov harus hadir dan memikirkan keadilan dalam distribusi siswa. Jangan sampai orientasi membantu masyarakat rentan justru menyingkirkan lembaga pendidikan yang selama ini berkontribusi besar,” ujar Haji Aka dalam keterangannya kepada sukabumiupdate.com pada Rabu (2/7/2025).
Ia menegaskan, meski kebijakan afirmatif untuk kelompok rentan adalah hal baik, pemerintah tetap wajib menjaga ekosistem pendidikan secara utuh. “Swasta butuh ruang hidup. Kita tidak bisa membiarkan kebijakan yang satu menyelamatkan satu pihak, tapi mematikan yang lain,” kata dia. (ADV)
