SUKABUMIUPDATE.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan seluruh anak di Jabar dapat menempuh pendidikan minimal selama 12 tahun.
Untuk mencapai target tersebut, Dedi menyebut pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi yang telah disepakati bersama DPRD Jawa Barat.
"Angka anak sekolah di Jawa Barat masih rendah. Target saya 12 tahun. Makanya, strateginya tadi sudah disepakati saat rapat bersama Banggar," ujar Dedi saat ditemui usai rapat dengan Badan Anggaran DPRD Jabar, Kamis (22/5/2025).
KDM — sapaan akrab Dedi — menjelaskan, strategi pertama untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah 12 tahun adalah mempercepat pembangunan sekolah-sekolah pemerintah, khususnya jenjang SMA yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Strateginya pertama mempercepat pembangunan sekolah-sekolah pemerintah terutama SMA yang menjadi kewenangan Pemdaprov," ucapnya.
Baca Juga: Gubernur KDM Ungkap Tantangan dan Peluang Investasi di Kawasan Rebana
Strategi berikutnya adalah menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri maupun swasta bagi seluruh anak di Jawa Barat.
"Kami akan menggratiskan pendidikan bagi seluruh rakyat Jabar di negeri dan swasta. Khusus untuk swasta digratiskan untuk masyarakat miskin sehingga diharapkan tahun ini angka partisipasi sekolah 12 tahun meningkat," jelas KDM.
Ia melanjutkan, sekolah negeri secara otomatis digratiskan karena dikelola oleh pemerintah. Namun, karena tidak semua warga miskin dapat masuk ke sekolah negeri, pemerintah akan menjamin biaya pendidikan gratis juga di sekolah swasta bagi mereka.
"Kalau negeri kan sudah otomatis gratis, tapi kan tidak semua warga miskin bisa masuk negeri pasti ada yang masuk swasta sehingga pemerintah menjamin pendidikan gratis untuk masyarakat miskin yang di sekolah swasta," tuturnya.
Baca Juga: Pelajar Jabar Dilarang Nongkrong di Atas Jam 8 Malam! Kebijakan Tegas KDM untuk Keamanan
Selain sektor pendidikan, rapat bersama Banggar DPRD Jabar juga menyepakati pergeseran anggaran untuk peningkatan belanja infrastruktur dan kesehatan, serta realokasi anggaran untuk penanganan bencana alam, pengelolaan sampah, lingkungan hidup, dan belanja lainnya.
"Sebagaimana yang menjadi rekomendasi Pansus LKPJ tadi yaitu di peningkatan belanja infrastruktur, belanja pendidikan, kesehatan, realokasi penanganan bencana, belanja penanganan sampah, lingkungan hidup dan postur lainnya," kata KDM.
Sumber: Rilis Humas Jabar