Rp1,29 Triliun untuk Pendidikan Gratis di Jabar, KDM: Uangnya dari Pajak Warga
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebut pajak warga biayai sekolah gratis, SPP swasta, hingga seragam untuk puluhan ribu siswa miskin di Jawa Barat.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebut pajak warga biayai sekolah gratis, SPP swasta, hingga seragam untuk puluhan ribu siswa miskin di Jawa Barat.
DPRD menerima banyak keluhan terkait SPMB Jabar 2026. Anggota Komisi V A Yamin menyoroti persoalan PCMB, minimnya sosialisasi, hingga kesiapan bantuan bagi siswa yang masuk sekolah swasta. Desak evaluasi total.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi Minta Sekolah Swasta Buka Akses Bagi Siswa Tak Mampu yang Belum Diterima di Negeri
Anggota DPRD Jabar A Yamin tegaskan sekolah swasta sebagai mitra strategis pemerintah. Ia mendorong bantuan pendidikan berkelanjutan bagi sekolah swasta berkembang.
Bantuan Sekolah Swasta di Jabar Tak Dihapus, Gubernur Tegaskan Hanya Berubah Skema
KepalaSMKS Jamiyatul Aulad di Sukabumi Minta Pemprov Jabar Kaji Ulang Wacana Penghapusan BPMU.
Sekolah Swasta berharap bantuan tetap dipertahankan karena sekolah swasta banyak menampung siswa dari keluarga kurang mampu dan khawatir akan berdampak pada kenaikan biaya pendidikan serta keberlangsungan sekolah.
Pemprov Jawa Barat memastikan meniadakan bantuan untuk sekolah swasta pada tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut disampaikan Anggota DPRD Jabar Maulana Yusuf Erwinsyah usai rapat dengan Disdik Jabar.
Pencabutan gugatan ini dilakukan dengan beberapa syarat yang disepakati.
Anggota DPRD Jabar A Yamin mengungkap keprihatinannya terhadap kondisi sekolah swasta yang semakin tertekan imbas kebijakan rombel 50 siswa dan pembebasan biaya ijazah.
Pemerintah akan mulai menempatkan guru ASN di sekolah swasta mulai November 2025. Redistribusi ini diatur oleh Kemendikdasmen untuk mengatasi kekurangan guru pasca pengangkatan massal guru swasta menjadi ASN.
Meski harus menghadapi kenyataan pahit, Mamah Rukoyah tetap berkomitmen membantu anak-anak yang putus sekolah dengan cara menggratiskan biaya pendidikan.
Alih-alih menyelamatkan anak putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, kebijakan KDM tersebut malah dinikmati masyarakat ekonomi menengah ke atas atau orang mampu.
Sekolah swasta akan kekurangan murid dan pendapatan menurun.
FKSS meminta pemerintah mencabut Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 463.1/Kep.323-Disdik/2025
Para kepala sekolah sempat mengadukan situasi ini ke DPRD Kota Sukabumi.
Kondisi ini membuat kepala sekolah swasta tidak yakin terhadap masa depannya.
Mu’ti akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan.
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendidikan dasar harus dijamin gratis oleh negara, tidak hanya di sekolah negeri tapi juga swasta.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan strategi untuk dapat mewujudkan target angka partisipasi sekolah 12 tahun.