SUKABUMIUPDATE.com – Panitia Khusus (Pansus) IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti dua persoalan penting dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2024, yakni tingginya angka pengangguran terbuka serta maraknya pungutan liar terhadap calon tenaga kerja.
Ketua Pansus IV DPRD Jabar, Muhammad Jaenudin, menyatakan bahwa pengangguran masih menjadi isu krusial yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi di Jawa Barat.
“Ini perlu menjadi perhatian karena berdampak pada ekonomi Jabar,” ujar Jaenudin seperti dikutip sukabumiupdate.com, dari laman resmi DPRD Jawa Barat, Senin (12/5/2025).
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut mendorong agar Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, memperluas program pelatihan kerja serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Baca Juga: Banyak Kebijakan Tak Dibahas Bersama, Hubungan KDM dengan DPRD Jabar Disebut Tidak Baik
"Pansus IV meminta Disnakertrans ambil langkah nyata. Program pelatihan diharapkan lebih banyak ciptakan peluang kerja," tambah Jaenudin
Selain pengangguran, Jaenudin juga menyoroti praktik pungutan liar (pungli) yang kerap dialami oleh calon buruh saat melamar pekerjaan di pabrik-pabrik.
“Seringkali calon buruh dimintai uang agar bisa bekerja. Ini harus diawasi dan ditindak tegas,” tegasnya. (Adv)
