Dewan Asri Prihatin Penanganan Penyintas Tanah Bergerak Nangerang Sukabumi, Janji Segera Koordinasi

Sukabumiupdate.com
Selasa 08 Jul 2025, 12:08 WIB
Dewan Asri Prihatin Penanganan Penyintas Tanah Bergerak Nangerang Sukabumi, Janji Segera Koordinasi

Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Asri Mulyawati saat menyalurkan bantuan untuk korban longsor di Desa Nangerang. (Sumber : Istimewa)

SUKABUMIUPDATE.com - Hingga lebih dari tujuh bulan pasca terjadinya bencana pergerakan tanah di Kampung Cilimus, RT 30/05, Desa Nangerang, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, pada 4 Desember 2024 lalu, para penyintas masih belum mendapatkan solusi konkret terkait penyediaan Hunian Sementara (Huntara) maupun Hunian Tetap (Huntap).

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Asri Mulyawati, angkat bicara. Legislator yang juga berdomisili di Kecamatan Jampangtengah ini menyampaikan keprihatinannya atas belum adanya langkah nyata penanganan untuk para warga terdampak.

"Sudah lebih dari setengah tahun sejak kejadian, namun sampai hari ini kami belum melihat adanya realisasi pembangunan Huntara ataupun Huntap bagi para korban. Ini menjadi keprihatinan bersama," ujar Asri kepada sukabumiupdate.com, Selasa (8/7/2025).

Asri menekankan bahwa penanganan bencana seperti ini memerlukan intervensi lintas sektor secara struktural dan juga jalinan komunikasi yang kuat antar berbagai elemen, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, maupun masyarakat.

Baca Juga: Jejen Nurjanah, Pejuang Buruh Migran Asal Sukabumi: Tahu Pedihnya Jadi Korban TPPO

"Tentu kami tidak ingin menyalahkan pihak manapun. Namun, perlu ada konsolidasi dan koordinasi yang lebih intens untuk mendorong percepatan penanganan di lokasi Desa Nangerang," tambahnya.

Asri juga menyinggung contoh keberhasilan pembangunan Huntap di wilayah lain sebagai rujukan, seperti di Kampung Pasir Angin - Ciagung, Desa Jampangtengah, yang berhasil direalisasikan setelah melalui proses panjang.

"Hal itu menunjukkan bahwa jika semua pihak berkomitmen dan berkoordinasi dengan baik, penyintas bisa mendapatkan haknya. Ke depan, kami akan berupaya mengonsolidasikan dan kordinasikan kembali permasalahan ini dengan pihak-pihak terkait agar ada kejelasan bagi warga terdampak," pungkasnya.

Sementara itu, masyarakat penyintas tanah bergerak di Kampung Cilimus berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah maupun pusat agar mereka dapat kembali hidup dengan layak setelah sekian lama tinggal dalam ketidakpastian.

Baca Juga: Menanti Janji di Tanah Bergerak, Kisah Warga Jampangtengah Sukabumi yang Terlupakan

Diketahui, pada 4 Desember 2024, pergerakan tanah menerjang wilayah kampung Cilimus menjadi titik paling terdampak dan rawan bencana di antara lokasi lain di Kecamatan Jampangtengah. Rumah hancur, jembatan putus, hingga bangunan SDN Cilimus runtuh. Tetapi hingga kini, belum satu pun program relokasi nyata yang dijalankan pemerintah.

Ruhendi (46 tahun), salah satu penyintas, harus menerima kenyataan pahit. Rumahnya hancur tertimbun tanah. Kini ia tinggal menumpang di rumah saudaranya bersama istri dan dua anak laki-lakinya yang berusia 7 dan 18 tahun.

“Kami hanya bisa menunggu dan berharap. Dulu waktu pertemuan di Pustu samping Kantor Desa Nangerang, tanggal 11 Desember 2024, pihak BNPB menjanjikan relokasi. Bahkan katanya, warga boleh mengontrak rumah dulu dan uang kontrakan akan dibayar. Tapi nyatanya, sampai hari ini tidak ada realisasi,” ujar dia dengan suara berat kepada sukabumiupdate.com, Senin (7/7/2025). (Adv)
Berita Terkait
Berita Terkini