SUKABUMIUPDATE.com - DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Kamis (19/6/2025).
Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD dan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara. Seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum mereka, baik secara lisan maupun tertulis.
Yudha Sukmagara mengungkapkan bahwa masing-masing fraksi telah menyampaikan saran, masukan, dan apresiasi atas capaian pemerintah daerah, termasuk diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
"Pandangan umum dari tiap fraksi sudah disampaikan, baik berupa apresiasi atas capaian WTP maupun catatan-catatan penting terhadap pelaksanaan APBD 2024," ujar Yudha.
Salah satu sorotan utama dari Fraksi Partai Gerindra, kata Yudha, yakni perlunya antisipasi dan penguatan anggaran untuk penanggulangan bencana, mengingat banyaknya bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2024.
Baca Juga: Sukabumi WTP ke-11 Berturut-turut, Transparansi APBD 2024 dalam Bahasan Paripurna DPRD
"Kami memberi catatan khusus terhadap anggaran pembangunan yang terdampak oleh bencana. Kami berharap APBD 2025 dan 2026 memuat persiapan matang untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa depan," kata dia.
Ia juga mengatakan proses pembahasan Raperda masih berada dalam koridor yang baik, baik dari segi sistem maupun waktu. Menurutnya, pembahasan kali ini harus dijalankan secara berkualitas karena akan menjadi dasar dalam perencanaan APBD tahun 2026.
"Prosesnya runut dan substansial. Jawaban dari pemerintah daerah atas pandangan fraksi-fraksi dijadwalkan disampaikan besok," lanjut Yudha.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, turut memberikan tanggapan atas penyampaian pandangan umum fraksi. Ia mengatakan bahwa semua fraksi telah menyampaikan pendapatnya dengan baik.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pandangan fraksi yang diabaikan, dan seluruh masukan akan dijawab secara komprehensif dalam rapat lanjutan.
"Tujuh fraksi sudah menyampaikan pandangannya, baik secara lisan maupun tertulis. Secara umum semua sudah sesuai. Catatan dari Fraksi PKS dan PDIP, seperti terkait pengelolaan sampah dan efektivitas penyaluran APBD, akan kami jawab pada Jumat besok," kata Andreas. (ADV)
