SUKABUMIUPDATE.com – Penundaan perbaikan jalan provinsi ruas Jampangtengah - Kiaradua masih menjadi sorotan warga Pajampangan, Kabupaten Sukabumi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengalihkan anggaran perbaikan jalan ke ruas lain di Kabupaten Sukabumi, karena masih beroperasinya truk ODOL (Over Dimensi Overload).
Polemik ini semakin mencuat setelah aksi bakar ban dan kayu di ruas jalan tersebut yang dilakukan warga di Kampung Sampora, Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, saat berlangsung audiensi antara Paguyuban Jampang Tandang Makalangan (JTM), LSM Garis, serta warga dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat di Aula Kantor Kecamatan Lengkong, Rabu (22/4/2026).
Aksi protes tersebut mendapat respons langsung dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM. Ia menjelaskan, belum terealisasinya perbaikan jalan itu disebabkan adanya pengalihan anggaran pembangunan.
Baca Juga: Sinopsis Film Dilan ITB 1997, Lanjutan Kisah Cinta Dilan di Masa Dewasa
Menurut KDM, sebelumnya pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp68 miliar untuk perbaikan ruas jalan Jampangtengah–Kiaradua. Namun, anggaran tersebut akhirnya dialihkan ke ruas jalan provinsi lain di Kabupaten Sukabumi karena dinilai lebih efektif.
“Saya tegaskan bahwa anggaran untuk ruas jalan tersebut kami alihkan ke jalan-jalan provinsi lain di Kabupaten Sukabumi. Sehingga ruas lain tahun ini 99 persen akan dalam kondisi baik setelah proyek berjalan,” ujar KDM, Jumat (24/4/2026).
Ia menjelaskan, keputusan itu diambil karena setiap hari ruas jalan tersebut masih dilintasi truk-truk tronton sumbu tiga yang overload. Jika tetap dibangun, menurutnya jalan akan kembali rusak dalam waktu singkat.
Baca Juga: PLN UP3 Sukabumi Dorong Kompetensi Yantek Lewat Program Upskilling Berkelanjutan
“Kalau kami membangun jalan tersebut dengan nilai kontrak Rp68 miliar tidak ada artinya, seperti buang garam ke laut, karena mungkin dalam waktu 5 sampai 6 bulan akan hancur lagi,” tegasnya.
Sebagai solusi, KDM menegaskan pemerintah akan memprioritaskan penertiban kendaraan ODOL terlebih dahulu sebelum melakukan rekonstruksi jalan secara menyeluruh.
Menanggapi hal itu, Korlap Aksi sekaligus Ketua Paguyuban JTM DPC Lengkong, Suparman, menyampaikan apresiasi atas respons gubernur, namun menilai pernyataan tersebut belum memberikan solusi terbaik bagi masyarakat.
Baca Juga: Spanduk Shut Up KDM di Tribun GBLA, Dedi Mulyadi Ungkap Duit Rp 5 Miliar
“Alhamdulillah ini menjadi perbincangan di Kabupaten Sukabumi, kami berterima kasih atas respons Pak Gubernur. Akan tetapi kami menilai respons itu belum memberikan solusi terbaik, bahkan sebagian analisa warga justru memicu tindakan anarkis karena statemen itu terkesan menyalahkan warga,” ujar Suparman kepada Sukabumiupdate.com, Minggu (26/4/2026).
Ia menilai, sebagai gubernur, langkah penindakan terhadap kendaraan ODOL seharusnya bisa dilakukan dengan cepat melalui koordinasi antara Dishub dan kepolisian. “Sebenarnya sangat mudah bagi bapak sebagai gubernur untuk memerintahkan Dishub bekerja sama dengan kepolisian menindak tegas kendaraan overload,” katanya.
Selain itu, Suparman mengusulkan solusi konkret berupa pembangunan gapura pembatas di perbatasan Desa Padabeunghar agar truk sumbu tiga tidak dapat lagi masuk ke ruas Lengkong–Kiaradua.
Baca Juga: Jangan Salah Waktu! Ini Jam Sinar Matahari yang Baik untuk Kesehatan
“Atau solusi terbaik yang bisa langsung dirasakan warga, kalau memang truk overload menjadi kendala utama sehingga perbaikan jalan ditunda, ya pasang saja gapura di perbatasan Desa Padabeunghar agar truk sumbu tiga tidak bisa masuk,” tegasnya.
Diketahui, sisa kerusakan ruas Jampangtengah–Kiaradua masih sekitar 11 kilometer, mulai dari Kampung Sampora, Desa Lengkong, melintasi Desa Cilangkap dan Desa Langkapjaya hingga kawasan perkebunan Tugu Cimenteng yang berbatasan dengan Kecamatan Simpenan.
Meski tidak semasif ruas Lengkong - Jampangtengah yang banyak dilintasi truk besar menuju wilayah Cikembar, masih terdapat sejumlah truk sumbu besar dari perusahaan perkebunan yang melintas di jalur tersebut.
Baca Juga: Asosiasi Pengusaha Dapur Dorong Program MBG Berlanjut hingga 25 Tahun
Di Kecamatan Lengkong sendiri terdapat tiga perusahaan besar, yakni pabrik kimia serta dua perkebunan teh, yang aktivitas angkutannya dinilai turut memberi beban terhadap kondisi jalan provinsi tersebut.
