SUKABUMIUPDATE.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan respons atas aksi unjuk rasa warga Pajampangan, Kabupaten Sukabumi, yang memprotes kondisi jalan rusak di ruas Jampangtengah–Kiaradua.
Dedi menjelaskan, belum terealisasi sepenuhnya perbaikan jalan tersebut disebabkan oleh pengalihan anggaran. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan efektivitas pembangunan di tengah masih maraknya kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang melintas di jalur tersebut.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa digelar warga bersama Paguyuban Jampang Tandang Makalangan (JTM) dan LSM GARIS di ruas jalan provinsi Jampangtengah–Kiaradua, tepatnya di Kampung Sampora, Desa/Kecamatan Lengkong, Rabu (22/4/2026). Aksi diwarnai pemblokiran jalan menggunakan kayu serta pembakaran ban di badan jalan sebagai bentuk protes.
Warga menuntut perbaikan menyeluruh, terutama pada sekitar 11 kilometer jalan yang masih rusak parah di wilayah Kecamatan Lengkong, meliputi Desa Lengkong, Cilangkap, dan Langkapjaya.
Baca Juga: Proyek Jalan Jampang-Kiaradua Tertunda Kebijakan Gubernur, Warga Desak Penertiban Truk Overload
Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Gubernur yang akrab disapa KDM tersebut menyampaikan apresiasi atas aspirasi warga meski disampaikan dengan penuh kekecewaan. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp68 miliar untuk perbaikan jalan tersebut, namun akhirnya dialihkan ke lokasi lain.
“Saya tegaskan bahwa anggaran untuk ruas jalan tersebut kami alihkan ke jalan-jalan provinsi lain di Kabupaten Sukabumi. Sehingga ruas lain tahun ini 99 persen akan dalam kondisi baik setelah proyek berjalan," ujar KDM, Jumat (24/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa pengalihan dilakukan karena pertimbangan efisiensi. Berdasarkan kajian teknis, perbaikan jalan di lokasi tersebut dinilai akan sia-sia selama truk ODOL atau truk sumbu tiga masih melintas secara bebas setiap hari.
"Kenapa dialihkan? karena setiap hari jalan tersebut dilewati truk-truk tronton, sumbu 3 overload. Sehingga kalau kami membangun jalan tersebut dengan nilai kontrak Rp 68 miliar tidak ada artinya, seperti buang garam ke laut, karena mungkin dalam waktu 5 bulan 6 bulan akan hancur lagi," tegasnya.
Baca Juga: Ribuan Honorer Jabar Belum Gajian, Dedi Mulyadi Siap Menghadap Menpan RB
Sebagai solusi, KDM berjanji memprioritaskan penertiban truk-truk overload terlebih dahulu sebelum melakukan rekonstruksi jalan secara menyeluruh. Ia ingin memastikan anggaran negara tepat sasaran dan dinikmati masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan pengusaha angkutan.
"Sehingga solusinya kita ingin benahi dulu truk overload-nya, baru kita akan bangun jalannya. Saya ucapkan terima kasih, masyarakat sudah menyampaikan kemarahan dan kekecewaannya. Kami memahami itu. Tapi kami juga ingin anggaran negara ini tepat sasaran, dinikmati oleh banyak orang, bukan hanya oleh pengusaha dan transporter,” pungkasnya.
