SUKABUMIUPDATE.com - Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Sukabumi, Wali Kota Ayep Zaki melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kesehatan RI, pada Selasa (30/9/2025). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dan difokuskan pada pembahasan prioritas pengembangan layanan kesehatan di tingkat daerah.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis, khususnya terkait pengembangan RSUD R. Syamsudin, S.H. yang saat ini memiliki kapasitas 555 tempat tidur, dengan 80 persen di antaranya telah menerapkan standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Meski demikian, rumah sakit tersebut masih memerlukan penguatan dari sisi peralatan medis, terutama untuk layanan jantung, kanker, kesehatan ibu dan anak (KIA), kamar bedah, serta hemodialisa.
Tak hanya itu, Wali Kota juga mengajukan pengembangan RSUD Al Mulk dari kelas D menjadi kelas C, serta peningkatan fasilitas Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) guna menunjang upaya deteksi dini dan pelayanan laboratorium yang lebih optimal.
Baca Juga: Gen Z Sukabumi Bicara Makna G30S/PKI
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespons positif sejumlah usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan Kementerian Kesehatan saat ini menitikberatkan pada upaya menjaga masyarakat tetap sehat melalui promotif dan preventif, seperti gaya hidup sehat, olahraga, dan skrining kesehatan secara berkala.
Terkait pengajuan dukungan fasilitas dan pendanaan, Menkes menyampaikan bahwa usulan tersebut akan ditindaklanjuti secara teknis oleh direktorat terkait, sesuai dengan prioritas program nasional. Beberapa permintaan yang sejalan dengan program Kemenkes dinilai memungkinkan untuk dipenuhi.
Namun demikian, Menkes menjelaskan bahwa pengembangan RSUD Al Mulk belum dapat difasilitasi saat ini karena adanya kebijakan satu pengembangan rumah sakit per kabupaten/kota. Sementara untuk Labkesda, Kementerian Kesehatan berkomitmen memberikan bantuan peralatan dan mendukung pengadaan alat kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Puskesmas.
Sebagai tindak lanjut, Wali Kota diminta untuk memperbarui dokumen usulan melalui Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, agar dapat disesuaikan dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat. (aDV)
