KASUS keracunan massal para pelajar dari menu program MBG (Makan Bergizi Gratis) dalam sepekan terakhir meningkat tajam. JPPI atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan dulu program prioritasnya ini, karena pelajar yang jadi korban keracunan MBG tak kurang 5.360 orang.
“Ribuan anak menjadi korban keracunan, sementara pemerintah tetap memaksakan program ini berjalan tanpa evaluasi menyeluruh dan terkesan tidak serius,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangan tertulis pada Jumat, 19 September 2025.
Menurut catatan JPPI, hingga pertengahan September 2025, sedikitnya 5.360 anak dilaporkan mengalami keracunan sejak program MBG diluncurkan. Jumlah tersebut diyakini lebih besar karena banyak sekolah maupun pemerintah daerah disebut menutupi kasus.
Baca Juga: Dikira Tidur, Sopir Angkot Ditemukan Meninggal Dalam Kendaraannya di Cibatu Sukabumi
“Kalau kejadian semacam ini hanya sekali, mungkin bisa disebut kesalahan teknis. Tetapi bila ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik,” ujar Ubaid.
JPPI menilai klaim pemerintah dengan jargon “zero incident” tidak sesuai kenyataan di lapangan. Ubaid menyebut program yang semula dirancang untuk meningkatkan gizi siswa justru berubah menjadi ancaman serius.
“Kami tidak tega melihat anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka,” kata dia.
Baca Juga: Sembilan Desa di Sukabumi Dipimpin Penjabat Sementara, DPMD: Tunggu Regulasi PAW
Lebih jauh, JPPI menyebut tragedi MBG sebagai darurat kemanusiaan nasional. Ubaid menegaskan Presiden Prabowo harus bertanggung jawab dan tidak menjadikan siswa sebagai “kelinci percobaan” dari kebijakan yang belum matang. “Kalau Presiden serius dengan janji melindungi generasi emas, hentikan MBG sekarang juga dan lakukan evaluasi total,” katanya.
JPPI menyerukan tiga langkah mendesak: menghentikan sementara program MBG, mengevaluasi tata kelola yang dikendalikan BGN, serta menempatkan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program pemerintah.
Sumber: Tempo.co
