SUKABUMIUPDATE.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi menyatakan komitmen penuh untuk mendukung percepatan legalisasi Koperasi Merah Putih sebagai langkah konkret menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2025 serta Surat Edaran Dirjen AHU Nomor AHU-AH.02-04 Tahun 2025.
Komitmen tersebut ditegaskan usai kegiatan sosialisasi kebijakan secara virtual oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang digelar pada Jumat (16/5/2025), yang diikuti jajaran pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi dan unsur Forkopimda.
Menariknya, Kabupaten Sukabumi menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang berhasil menuntaskan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam rangka pembentukan koperasi di seluruh 381 desa dan 5 kelurahan. Capaian ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian desa melalui koperasi yang legal dan profesional.
Baca Juga: Didampingi DPMD dan DKUKM, Bupati Sukabumi Hadiri Pelantikan DPD Apdesi Jabar
Kepala Dinas DPMD Kabupaten Sukabumi, GunGun Gunardi, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal setiap tahapan legalisasi koperasi, termasuk percepatan pembuatan akta notaris yang merupakan syarat krusial dalam proses pengesahan.
"Ini bukan hanya soal regulasi nasional, tetapi peluang besar untuk membangun ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan. DPMD siap mendampingi seluruh desa dan kelurahan agar proses ini berjalan mulus dan tepat sasaran," ujar GunGun.
Saat ini, DPMD tengah menjalin sinergi dengan Dinas Koperasi dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Sukabumi untuk mempercepat proses administratif, termasuk penyusunan dan penandatanganan MoU terkait pembuatan akta notaris.
"Kami ingin memastikan tidak ada desa yang tertinggal. Setiap proses akan dikawal dengan cermat, agar semua bisa merasakan manfaat dari hadirnya Koperasi Merah Putih," tegasnya. (adv)
