Peringati Hari Buruh 2025, SPSI Sukabumi Pilih Doa Bersama Daripada Aksi di Jalan

Sukabumiupdate.com
Rabu 30 Apr 2025, 22:09 WIB
Ketua SP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi, Mochamad Popon. (Sumber : SU/Ibnu)

Ketua SP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi, Mochamad Popon. (Sumber : SU/Ibnu)

SUKABUMIUPDATE.com – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada 1 Mei, Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi menggelar doa bersama.

Kegiatan yang juga dihadiri Wakil Bupati Sukabumi Andreas ini berlangsung di Sekretariat SP TSK SPSI yang berlokasi di Komplek Pertokoan Gayaika, Jalan Raya Siliwangi, Kelurahan/Kecamatan Cibadak, pada Rabu (30/4/2025).

Ketua SP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi, Mochamad Popon, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk refleksi atas kondisi ketenagakerjaan yang semakin kompleks.

"Hari buruh merupakan refleksi perjuangan buruh terhadap praktik kerja yang adil. Kita mengadakan kegiatan doa bersama hari ini, karena kita dihadapkan pada hari-hari ke depan yang menakutkan dengan ancaman PHK massal," ujar Popon kepada awak media.

Baca Juga: 30 Ucapan Selamat Hari Buruh 2025, Penuh Semangat dan Apresiasi untuk Para Pekerja

Popon menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk aksi damai yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau orang demonya ke kantor pemda, kantor gubernur, istana, kita demonya sama Allah SWT. Kita menyampaikan permohonannya secara langsung ke yang di atas, sebagai bagian refleksi atas keadaan yang sangat kompleks, bukan hanya masalah satu negara tapi ini sudah kantor negara," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengimbau pengusaha dan pemerintah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

"Kita sudah berupaya untuk menghimbau semua pihak — pengusaha, pemerintah — untuk menghindari sekuat tenaga bagaimana tidak terjadi PHK massal," tegasnya.

Menurut data SP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi, dari 11 perusahaan yang tergabung dengan total populasi anggota sekitar 50.750 buruh, hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai PHK massal.

"Walaupun situasinya memang sudah berat, kita minta ke depan untuk mengedepankan efisiensi biaya, efisiensi proses, dan juga kita minta pemerintah untuk menghindari PHK massal ini dengan memberikan insentif, kemudahan perizinan, sehingga tidak menjadi high cost economy," tuturnya.

Soroti Masalah Sampah

Lebih lanjut Popon, mengaku telah menyatakan dukungannya langsung kepada Wabup Andreas soal visi Kabupaten Sukabumi sebagai daerah yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah). Namun, menurutnya, visi tersebut perlu ditopang oleh prioritas pembangunan yang konkret—terutama terkait permasalahan lingkungan.

"Sebelum berbicara yang besar-besar, selesaikan dulu urusan yang sangat kecil dan sederhana, persoalan sampah yang numpuk di mana-mana. Itu cerminan pemilik rumah; kalau halaman depannya kotor, siapa yang mau masuk atau berinvestasi ke kita?" kata Popon.

Ia menyoroti kondisi jalan-jalan nasional dan provinsi, mulai dari Cicurug hingga Sukalarang, yang menurutnya penuh sampah namun tidak ada pihak yang mengurus secara serius.

Popon juga menegaskan bahwa penciptaan iklim investasi yang sehat harus dimulai dari perbaikan tata kelola daerah, termasuk kemudahan perizinan dan kepastian hukum.

"Salamnya sudah bagus, salam Mubarokah, tapi masalahnya sampah di mana-mana," pungkasnya.

Berita Terkait
Berita Terkini