SUKABUMIUPDATE.com - Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan sedang mengodok skema jaminan asuransi untuk penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi korban keracunan program andalan Presiden Prabowo itu.
“Kami sedang memikirkan penerima manfaat, tentu asuransinya harus kami buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kami pikirkan,” kata dia di Jakarta pada 10 Mei 2025.
Mengutip laporan berita tempo.co, Tigor mengatakan opsi asuransi itu masih dikaji. BGN, kata dia, tidak mau pemberian asuransi mengurangi alokasi harga pangan. “Nah ini operasionalnya juga kami harus hitung dengan cermat,” katanya.
Namun, sebelum memberikan asuransi kepada korban, BGN akan lebih dulu melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan membawa makanan yang diduga sumber keracunan untuk dilakukan uji laboratorium. BGN ingin mengetahui sumber keracunan dari makanan atau sumber lainnya.
Baca Juga: Hasil Polling Sukabumiupdate.com: 80% Warganet Minta Program MBG Dihentikan
“Dicek apakah benar ini terjadi karena makanan. Kan dia ada sampel makanan di kulkas yang dimasak. Itu di simpan biasanya,” kata dia.
Jika hasil laboratorium menunjukkan tidak ditemukan sumber racun dari makanan, BGN akan mencari sumbernya. Meski begitu, Tigor menegaskan, korban keracunan akan tetap dibiayai pengobatannya.
Pemerintah bakal mempercepat pelaksanaan program MBG. Pemerintah membahas percepatan pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, 9 Mei 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, sejauh ini MBG telah menjangkau 3,4 juta penerima manfaat. Angka ini masih di bawah target yakni 82,9 juta penerima manfaat. “Ini perlu ada akselerasi, percepatan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, 9 Mei 2025.
Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan, pemerintah kini sedang menyusun mekanisme untuk percepatan itu. Menurut dia, anggaran untuk percepatan ini telah terjamin. Tetapi ia memastikan penggunaan anggaran bergantung pada kebutuhan percepatan. “Ada percepatan kan butuh anggaran,” ujar Dadan di kesempatan yang sama.
Di dalam rapat, Dadan menyebut banyak sekali usul yang masuk tentang mekanisme percepatan MBG. Karena usulan ada sangat banyak, ia mengklaim pelaksanaan program ini bisa jauh lebih cepat. Dengan begitu, target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat bisa tercapai.
Dadan mengakui pelaksanaan program MBG masih belum merata. Ia menyebut kondisi ini menyebabkan Presiden Prabowo Subianto merasa miris tiap kali berkunjung ke daerah.
“Pak Presiden itu setiap kali ke daerah beliau merasa miris, karena lebih banyak yang belum bisa terima daripada yang terima,” ujar Dadan.
Zulhas juga mengatakan, MBG merupakan program utama Prabowo. Namun warga daerah yang belum menerima makan bergizi kerap mengeluh kepada Presiden karena belum kebagian jatah. Terutama warga di daerah-daerah yang tertinggal, terluar, dan termiskin. “Itu buat Bapak Presiden berat sekali. Karena itu perlu ada percepatan pengguna manfaat,” ujarnya.
Sumber: Tempo.co
